Tuesday, November 29, 2022
HomeADVERTOTIALDPRD KALTIMPansus LKPJ DPRD Kaltim Lakukan Evaluasi untuk Perbaikan Kinerja Pemerintah

Pansus LKPJ DPRD Kaltim Lakukan Evaluasi untuk Perbaikan Kinerja Pemerintah

DEADLINE.CO.ID, SAMARINDA- Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Kaltim, DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry mengatakan, Pansus LKPJ ingin melakukan evaluasi dalam rangka perbaikan-perbaikan kinerja pemerintahan.

“Dari sisi kinerja, memang ada plus minusnya. Tapi filosofi LKPJ ini, kita ingin melakukan evaluasi dalam rangka perbaikan. Makanya kenapa ada rekomendasi yang kita buat, dalam bentuk rekomendasi umum juga ada rekomendasi Khusus. Jadi semua perangkat daerah yang kita undang, mereka memaparkan kinerja, daya serap dan kendala-kendalanya. Itu semua mereka laporkan,” ucapnya, ditemui usai mengikuti rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-13.

Pansus LKPJ, lanjut Sarkowi, melakukan analisa dari apa yang disampaikan oleh seluruh SKPD untuk disampaikan kepada Gubernur Kaltim melalui rekomendasi yang dibuat.

“Apa yang disampaikan SKPD kita analisa, lalu kita jadikan rekomendasi bahwa terkait dengan masalah ini tolong Gubernur lakukan langkah ini,” katanya.

“Sebagai contoh, Dinas Kehutanan dari dulu daya serapnya rendah, khusus terkait anggaran yang sifatnya bersumber dari dana khusus. Kenapa? Sementara di daerah lain bisa terserap, sedang Kaltim tidak, sementara sumbernya sama. Artinya, kita merekomendasikan kepada Gubernur untuk mengambil langkah-langkah strategis guna berkoordinasi dengan melakukan kebutuhan itu,” sambungnya.

Contoh kendala lain yang diungkapkan politisi dari partai Golkar ini adalah, regulasi yang mengatur tentang perangkat daerah untuk membangun gedung sendiri. Dia menilai, regulasi tersebut dapat berpotensi tidak maksimalnya kinerja SKPD terkait.

“Sekarang ada arahan supaya perangkat daerah membangun gedung dia sendiri, ini sudah mulai jalan. Jadi, dia sendiri yang mengelola. Sedangkan analisa kami, kan yang punya SDM (sumber daya manusia) itu PU, tapi sekarang mereka jadi penguna saja. Itu penggunaan maunya seperti apa? Misalnya gedung itu ada berapa ruangan, segala kapasitas. Itu silakan disampaikan dalam perencanaan, tapi yang melaksanakan jangan dinas terkait tetapi harus PU, sehingga SDM sudah siap,” imbuhnya.

Penulis: Erick

Komentar Anda
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments