Tuesday, November 29, 2022
HomeADVERTOTIALDPRD KALTIMBanyak Perda Tak Berfungsi, DPRD Harap Pemprov Kaltim Laksanakan Perda Dengan Benar

Banyak Perda Tak Berfungsi, DPRD Harap Pemprov Kaltim Laksanakan Perda Dengan Benar

DEADLINE.CO.ID, SAMARINDA- Anggota Pansus Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Tambang Batu Bara dan Kelapa Sawit DPRD Kaltim Mimi Meriame Pane menilai pelaksanaan revisi Perda akan percuma, jika Perda tersebut setelah disahkan tidak dijalankan.

Dia menyebutnya, pada revisi Perda Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Tambang Batu Bara dan Kelapa Sawit yang dilaksanakan oleh pihaknya terdapat beberapa catatan-catatan penting.

“Raperda ini kan permintaan pemerintah untuk merevisi, karena berkaitan dengan Undang-Undang yang ada di atasnya, dalam hal ini Undang-Undang Cipta Kerja. Saya sebagai anggota Pansus, saat pembahasan kami semua rapat RDP dan kesimpulannya bahwa Perda ini tidak pernah jalan di Kaltim,” ujarnya pada awak media, Senin kemarin.

Faktanya, kata dia, nyaris seluruh kendaraan pengangkut batu bara dan kelapa sawit secara bebas menggunakan jalan umum sebagai akses lintas kendaraan mereka saat beroperasi.

“Truk batu bara, baik itu legal atau ilegal, ya semua bebas pakai. Jadi penegakan implementasi dari Perda itu tidak ada, padahal sudah ada Pergubnya. Intinya tidak ada dilaksanakan, artinya Perda ini disahkan tapi tidak dilaksanakan selama ini,” ujarnya.

Politisi dari partai PPP ini membandingkan penegakan Perda tersebut antara Kaltim dengan Kalimantan Selatan (Kalsel). Menurutnya, dengan memiliki letak geografis dan kondisi alam yang hampir sama dengan Kalsel, namun secara penerapan Pergub, Kaltim jauh tertinggal dengan Kalsel.

“Kami studi banding ke Kalsel. Justru Perda jalan di sana jalan, sedang Kaltim tidak. Sekarang ini kalau alasan Undang-Undang yang ada di atasnya berubah, sehingga Perda harus berubah, tapi untuk apa disahkan kalau Perda ini tidak juga dijalankan. Intinya kalau mau kita sahkan, harus kita jalankan bagaimana caranya. Kalau yang lalu, ya sudah, ” katanya.

“Beberapa waktu lalu kami panggil perusahaan batu bara dan Kelapa sawit, mereka bebas pakai jalan provinsi. Makanya kami bingung, tidak ada yang mau menegakkan aturan itu, ” sambungnya.

Mimi juga menyesalkan sikap instansi maupun OPD terkait yang terkesan abai terhadap Perda tersebut untuk benar-benar diterapkan.

“Penegakan di lapangan tidak ada oleh pihak-pihak terkait, pihka berwenang seperti Dinas ESDM dan Perhubungan. Alasannya sudah dilaporkan, tapi sampai laporan saja. Kami dewan sifatnya hanya merekomendasikan dan melakukan pengasawasan. Yang melakukan eksekusi bukan kita, ” katanya.

Ke depan, Mimi berharap Pemprov Kaltim dapat lebih pro aktif melaksanakan Perda yang telah disahkan, sehingga tidak merugikan masyarakat Kaltim.

“Semua pihak terkait yang bertanggungjawab menjalankan Perda ini agar dapat melaksanakan Perda dengan sebaik-baiknya. Karena ini merugikan masyarakat Kaltim, karena jalan kita yang harusnya tahan 10 tahun, tidak sampai setahun sudah rusak karena kapasitas jalan dengan yang menjalani tidak sesuai, ” pungkasnya.

Penulis: Erick

Komentar Anda
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments