DEADLINE.CO.ID, TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau masih belum mencapai Universal Health Coverage (UHC). Hal ini dikarenakan terkendala ketidaktahuan dari masyarakat akan informasi jaminan kesehatan tersebut yang sebagian besar berada di wilayah perusahaan sawit.
Ketua Komisi I DPRD Berau Feri kombong mengatakan dalam mendukung program UHC pihaknya berharap sinergitas pihak ketiga juga dapat membantu dalam jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Berau.
“Masih ada beberapa kendala, salah satunya seperti masyarakat yang belum memiliki KTP Berau,” bebernya
Lanjut, serta ketidaktahuan dari masyarakat akan informasi jaminan kesehatan tersebut. Kata dia, hal ini biasa terjadi di perusahaan sawit. “Karena mereka datang tidak lapor, jadi KTP nya masih asal di daerahnya,” tuturnya.
Dirinya berharap agar jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Berau merata dan pihak atau OPD terkait dapat menyosialisasikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Disampaikan, Jaminan kesehatan itu dianggarkan pemerintah bagi yang tidak mampu.
“Kita berharap tidak ada lagi masyarakat yang tidak dirawat atau ditangani ketika sakit karena masalah biaya,” katanya.
Saat ini, PRD Berau tengah menyoroti program UHC di Berau dalam alokasi 10 persen di bidang kesehatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Feri kombong mengatakan, anggaran 10 persen di bidang kesehatan sepenuhnya dilaksanakan di Dinas Kesehatan. Dikatakan, Kabupaten Berau memiliki APBD yang cukup besar. Namun, belum terpenuhi 100 persen terkait jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
“Memang sedang digencarkan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Berau, sehingga tidak ada lagi penduduk yang nantinya tidak memiliki jaminan kesehatan,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan, di beberapa daerah yang APBD nya jauh di bawah Kabupaten Berau sudah UHC. “Sementara kita ini belum,” tuturnya. (adv)
