DEADLINE.CO.ID, SAMARINDA – Guna mencegah stunting Tim Satuan Tugas (Satgas) Stuntung bersama Instansi dan lembaga terkait menggelar rapat fasilitas konsultasi penyelenggaran percepatan penurunan di ruang Kartini Dinas Kepandudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim. Senin, 13 Juni 2022.
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Dihadiri, Ketua Tim Satgas Stunting Kaltim Hj Fadilah Mante Runa, Koordinator Bidang KSPK (Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga) Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim Sitti Mayasari Hamzah serta Perangkat Daerah.
Kepada awak media, Kepala DKP3A Kaltim, Noryani Sorayalita, melalui Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
DKP3A Kaltim Syahrul Umar mengatakan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menjadi garda terdepan yang memegang peran penting dalam upaya penanggulangan stunting.
“Kamis saat ini telah melakukan edukasi gizi ke sekolah untuk siswa dan siswi SMA. Karena tak hanya pada balita, remaja juga menjadi kelompok usia potensial yang bisa dilibatkan dalam berbagai program pencegahan stunting sejak dini,” ungkap Umar.
Kendati itu, Umar berharap penguatan kolaborasi dan kerjasama perlu ditingkatkan dalam penurunan stunting.
“Kedepannya kami akan melaksanakan kegiatan edukasi mengenai stunting kepada masyarakat khususnya di daerah Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, hal ini dilaksanakan kerena dua daerah tersebut diatas presentasi angka stuntingnya,” ungkap Umar.
Sementara itu, Koordinator Bidang KSPK (Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga) Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim Sitti Mayasari Hamzah menerangkan terkait dengan perubahan prilaku ini BKKBN sudah melakukan berbagai kegiatan seperti 1000 hari pertama kehidupan kepada ibu hamil, pengarahan pada calon pengantin serta ada pusat informasi dan konseling remaja di sekolah.
“Kegiatan lain sudah banyak sekali dilakukan terkait dengan penurunan stunting. Untuk itu diharapkan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan bisa mendongkrak penurunan angka stunting itu sendiri,” jelas Mayasari.
Dia juga meminta per tiga bulan perangkat daerah dapat melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam penurunan stunting. (Apri/adv/diskominfokaltim)
