DEADLINE.CO.ID, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry menyambut baik dipilihnya Sri Wahyuni sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim oleh Presiden Jokowi.
Menurutnya, sosok Sri Wahyuni yang memiliki segudang pengalaman dan track record luar biasa di berbagai bidang, dinilai sangat tepat menduduki jabatan Sekdaprov Kaltim, menggantikan HM Sa’bani yang telah purna tugas.
“Kalau kita melihat track record ibu Sri Wahyuni ini sudah pernah menduduki banyak posisi, bahkan beliau pernah menjadi Kabag Humas di Kutai Kartanegara, beliau pernah menjadi Kepala Dinas Kebudayaan kabupaten dan Kepala Dinas Kebudayaan provinsi, nah sekarang beliau menjadi Sekda,” ucapnya, ditemui usai menghadiri acara pelantikan Sekdaprov Kaltim, di Pendopo Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Rabu 30 Maret 2022.
Oleh sebab itu, Sarkowi V Zahry yang juga merupakan Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim ini berharap, Sri Wahyuni dapat melaksanakan amanah dengan baik.
“Saya kira memang track record beliau pengalaman beliau sangat lengkap, sehingga diharapkan nanti bisa melaksanakan tugas sebagai Sekda dengan baik, sesuai aturan,” ujarnya.
Politisi dari partai Golkar ini meminta, hubungan komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan DPRD Kaltim setelah Sri Wahyuni menjadi Sekdaprov akan jauh lebih baik.
“Yang sangat penting juga adalah, diharapkan Sekda ini bisa menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan banyak pihak, terkhusus dengan DPRD Kalimantan Timur. Karena terkait dengan tugas-tugas Gubernur yang sifatnya teknis berkoordinatif itu melalui Sekda,” katanya.
“Ke depan kita berharap kerjasama, kemitraan, sinergi antara pemerintah provinsi dengan DPRD akan lebih baik lagi dengan adanya Sekda baru dengan track record yang lengkap. Termasuk track record kehumasan. Karena kata pak Gubernur kan komunikasi itu sangat penting bagi seorang Sekda,” sambung Sarkowi.
Dikatakannya lagi, sejak awal dirinya menyakini bahwa Sri Wahyuni memenuhi persyaratan untuk menjadi Sekdaprov Kaltim. Dan dia juga mengapresiasi atas pilihan dan keputusan Presiden Jokowi, memilih orang yang tepat.
“Secara formal beliau memenuhi syarat dan presiden memutuskan dan menetapkan beliau, tentu melalui kajian-kajian yang sangat mendalam. Kita harapkan segera membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang bisa bersinergi, terutama dengan DPRD. Jangan sampai ada kebuntuan-kebuntuan, apalagi dalam Undang-Undang Otonomi Daerah seorang Gubernur sama-sama DPR menjadi unsur penyelenggara pemerintahan. Sehingga kemitraan dengan DPR sangat penting,” imbuhnya.
