DEADLINE.CO.ID, SAMARINDA- Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK meminta kepada pemerintah kabupaten/kota di Kaltim dapat memberikan masukan-masukkan terkait kebutuhannya untuk dapat dianggarkan melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) maupun Bantuan Langsung.
“Saya sudah wanti-wanti, walaupun itu keinginan kita. Tapi harapan kita bahwa pemerintah kabupaten/kota lebih banyak memberikan masukan-masukkan,” ucapnya, saat ditemui awak media usai memimpin rapat Banggar DPRD Kaltim bersama TAPD Provinsi Kaltim di Gedung E lantai 1, Kantor DPRD Kaltim pada Selasa 19 Juli 2022.
Politisi senior dari partai Golkar ini menyoroti, adanya penggunaan dana Bantuan Keuangan dan Bantuan Langsung yang tidak tepat sasaran yang tidak dilaporkan.
“Kalau yang disampaikan mengenai Bantuan Keuangan maupun Bantuan Langsung itu sasarannya tidak terlalu tepat, ya sampaikan saja kepada kita. Jangan justru sebaliknya, dibiarkan terus membangun dan sebagainya. Padahal itu bagi kita bukan merupakan kebutuhan, keinginan,” ujarnya.
Masih kata dia, dalam menyampaikan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan melalui pelaksanaan Musrenbang, banyak usulan yang diterima dan sudah seharusnya dapat diwujudkan dengan anggaran yang sesuai dengan peruntukannya.
“Saya sudah sampaikan kemarin. Kita sebenarnya setiap tahun menyampaikan pokok-pokok pikiran di Musrenbang itu ada 5 ribu lebih usulan, di situlah harapan kita. Jadi, pokok-pokok pikiran DPRD itu kalau dipandang perlu, kami DPRD ini siap bekerja langsung untuk masyarakat,” katanya.
Makmur HAPK menegaskan, pihaknya selalu melakukan penyaringan atas usulan-usulan yang masuk dalam Musrenbang, untuk memilih mana yang sifatnya lebih prioritas untuk dilaksanakan. Sehingga anggaran yang disiapkan tepat sasaran.
“Tentu apa yang kami tuangkan dalam pokok-pokok pikiran itu memang lah kenyataannya. Berbeda dengan instansi yang lain. Kita setiap triwulan turun ke lapangan, menampung aspirasi. Jadi tidak sembarangan juga. Jadi itu menyangkut sesuatu yang diperlukan,” pungkasnya.
Penulis: Erick
