Tuesday, July 23, 2024
HomeADVERTOTIALDISKOMINFO KALTIMKepala DPKH Kaltim Harapkan Pengawasan Lalu Lintas Ternak Diperkuat

Kepala DPKH Kaltim Harapkan Pengawasan Lalu Lintas Ternak Diperkuat

DEADLINE.CO.ID, SAMARINDA– Guna mengantisipasi penyebara Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Gugus Tugas Kesiapsiagaan dan Penanggulangan PMK menggelar rapat unutk peningkatan untuk peningkatan koordinasi. Di Aula Brahman Cross Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Rabu 13 Juli 2022.

Kepada awak media, Kepala DKPH Provinsi Kaltim, Munawwar menuturkan Kaltim telah melakukan berbagai upaya pencegahan sejak pertama kali ditemukan PMK di Provinsi lain.

“Karantina, edaran, imbauan dan surat dari Kementerian sudah kita pelajari dan lakukan. Kita ingin dengan adanya gugus tugas ini mempersiapkan segalanya. Jadi kita persiapkan siapa berbuat apa meskipun PMK belum ada di Kaltim, kalau bisa jangan sampai ada,” ungkap Munawwar saat ditemui usai menghadiri rapat.

Selain itu, Setelah melakukan diskusi selama kurang lebih 2 (dua) jam, Munawwar menambahkan terdapat beberapa langkah-langkah kesepakatan yang bisa dilakukan secepatnya melalui gugus tugas ini. Yakni, rapat rutin dan intens membahas perkembangan PMK, surveillans klinis PMK dan pengambilan sampel. Meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan ternak, pendirian posko dan hotline PMK.

“Tak kalah pentingnya yakni edukasi informasi ke semua lini masyarakat agar tidak ada disinformasi terhadap PMK ini. Peningkatan biosecurity juga harus dilakukan,” tambahnya.

Munawwar menjelasakn lalu lintas Hewan Rentan PMK (HRP) di Kaltim masih mengacu pada surat Menteri Pertanian nomor 151.PK/300/M/7/2022 tanggal 4 Juli 2022 perihal Lockdown dan Penyemprotan Disinfektan Untuk Mencegah Penularan PMK.

Munawwar juga berharap penguatan check poin di perbatasan Kalimantan Selatan dan pengawasan lalu lintas hewan di perbatasan Kalimantan Tengah bisa diperkuat lagi.

“Kita berharap ada satgas PMK terbentuk di Kab/Kota hingga kelurahan. Per hari ini sudah 22 Provinsi yang tertular PMK. Sekitar 29 ribu dosis vaksin impor dari luar dan itu disebarkan ke daerah wabah. Padahal yang kita inginkan bisa disebarkan juga ke daerah non wabah agar bisa mengantisipasi. Lalu lintas hewan ternak penting diperketat pengawasannya,” tandasnya. (Apr/adv/Kominfo)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments