Monday, November 28, 2022
HomeADVERTOTIALDPRD KALTIMKomisi III DPRD Kaltim Dorong Asuransi Jembatan

Komisi III DPRD Kaltim Dorong Asuransi Jembatan

DEADLINE.CO.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud meminta KSOP dan Pelindo untuk dapat bersama-sama mengamankan seluruh jembatan yang ada di Kaltim, untuk memberikan jaminan perlindungan.

“Saya minta KSOP sebagai regulator dan Pelindo sebagai operator untuk mengamankan jembatan, sebagai aset daerah dan aset nasional,” ujarnya baru-baru ini.

Menurut Politisi dari partai Golkar ini, seharusnya dari beberapa kejadian tertabraknya jembatan oleh kapal yang melintas di Sungai Mahakam dapat menjadi pelajaran bagi pihak-pihak terkait.

Karena kata dia, dari beberapa kejadian tertabraknya jembatan oleh kapal-kapal tersebut, biaya perbaikan tidak sebanding.

“Dari hearing Komisi III, beberapa kejadian itu biaya rata-rata perbaikan jembatan paling banyak Rp 50 sampai Rp 300 juta. Sedangkan estimasi saya Rp 500 juta. Nah itu, jika ada asuransi bisa mengcover kan,” ujarnya.

Dikatakannya, setiap harinya, untuk jembatan Mahakam saja, setiap harinya ada sekitar 110 unit kapal yang melakukan pengolongan di bawah jembatan Mahakam. Sehingga dengan tingginya aktivitas tersebut, ancaman tertabraknya jembatan terjadi.

Untuk itu, dia menilai penting adanya asuransi. “Ternyata pengolongan jembatan ini kapal pengangkut hasil bumi di Kaltim. Kalau tagboat paling 100 sampai 150, tidak dikenakan pembayaran. Tapi tagboat dengan kapasitas di atas 7.500 wajib keluar pembayaran,” katanya.

“Maksudnya, untuk tagihan per jembatan ini misalnya Rp 1,8 juta sekali melintas. Nah jika sehari mencapai 110 unit kapal yang naik dan turun, tinggal dihitung saja, Rp 1,8 juta x 110, itu bisa sekitar Rp 200 juta per hari dan kalau satu bulan bisa Rp 6 miliar,” sambungnya lagi.

Untuk itu, kata Hasanuddin Mas’ud, dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang pihak-pihak terkait untuk mengatasi masalah tersebut.

“Kita harus mengundang pemilik kapal, loading master, Balai Jembatan dan jalan perusahaan, serta PUPR untuk mengupayakan ini jadi aturan,” tutupnya.

Penulis : Erick

Komentar Anda
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments