Monday, December 5, 2022
HomeADVERTOTIALDPRD KALTIMKomisi IV DPRD Kaltim Berkonsultasi dengan Kemendikbud

Komisi IV DPRD Kaltim Berkonsultasi dengan Kemendikbud

DEADLINE.CO.ID, SAMARINDA- Komisi IV DPRD Kaltim berkonsultasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, terkait sejumlah persoalan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang yang dihadapi Kaltim.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta pada Rabu kemarin, Komisi IV DPRD Kaltim diterima oleh Perencana Ahli Muda Biro Perencanaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Irnu Kertapak.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fahlevi mengatakan, sejak pandemi COVID-19 melanda, penganggaran di seluruh bidang dibatasi. Hal ini turut berimbas pada peningkatan kualitas dan kuantitas dunia pendidikan di daerah.

Khusus di Kalimantan Timur, kata dia, sejumlah persoalan dunia pendidikan bermunculan, terutama ketika jelang PPDB. Dengan geografis wilayah yang luas, tidak sedikit fasilitas sekolah, sarana dan prasarana penunjang bisa dibantu oleh pemerintah. Bahkan banyak di wilayah kabupaten terdalam Kaltim yang terbatas memiliki gedung sekolah dengan jenjang yang tidak lengkap.

“Kaltim harus terus mengejar ketertinggalannya, khususnya bidang pendidikan. Karena jumlah sekolah belum merata dan tidak semua kecamatan memiliki sekolah untuk tingkat SMP dan SMA,” ucapnya.

Untuk itu, dirinya berharap ada dukungan dan perhatian dari pemerintah untuk dunia pendidikan di daerah.

“Dengan menjelaskan persoalan yang dialami oleh Kaltim, kami berharap bantuan pemerintah pusat, baik melalui dana operasional sekolah maupun yang lain untuk dapat diberikan secara proporsional,” ujarnya.

Reza Fahlevi mengharapkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan monitoring wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten/kota di Kaltim, agar benar-benar dapat memahami permasalahan dunia pendidikan yang dialami Kaltim.

Menanggapi hal tersebut, Perencana Ahli Muda Biro Perencanaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Irnu Kertapak mengatakan, sejak tahun 2020, pihaknya telah mengalokasikan anggaran kepada PUPR untuk peningkatan sarana prasarana serta infrastruktur sekolah. Hal ini kata dia, berdasarkan keputusan presiden.

“Untuk sekolah yang bisa menerima rehab adalah yang sudah mengisi form dari PUPR, yang membidanginya. Tidak perlu payung hukum tambahan untuk kurikulum di seluruh sekolah, itu semua merata nasional,” terangnya.

Penulis: Erick

Komentar Anda
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments