Tuesday, July 23, 2024
HomeADVERTOTIALDPRD KALTIMKomisi IV DPRD Kaltim Harap Tuan Rumah Pelaksanaan Porprov Lebih Dari Satu...

Komisi IV DPRD Kaltim Harap Tuan Rumah Pelaksanaan Porprov Lebih Dari Satu Kabupaten/ Kota

DEADLINE.CO.ID, SAMARINDA- Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub berharap, pada pelaksanaan event Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim di tahun-tahun berikutnya tidak hanya menunjuk satu kabupaten atau kota saja sebagai tuan rumah, tetapi beberapa kabupaten atau kota.

Upaya tersebut dilakukan untuk membagi banyaknya persiapan yang harus disiapkan untuk benar-benar dapat melaksanakan event olahraga tersebut.

“Saya berharap kedepannya setelah Berau nanti, pada tuan rumah berikutnya Porprov supaya jangan di satu daerah saja, tapi harus disebar. Kecuali kalau daerah yang bersangkutan benar-benar sanggup, karena kadang-kadang di kabupaten/kota itu awalnya membuat pernyataan siap atau sanggup, tapi ujung-ujungnya ada kendala,” ujarnya ditemui awak media, baru-baru ini.

“Maka itu ke depan, lebih baik kita bagi. Misalnya ada 61 cabor, mungkin bisa di tiga kabupaten, disesuaikan dengan jumlah yang ada. Ini supaya lebih ringan dan merata, semua bisa jadi penyelenggara. Seperti konsep PON,” sambungnya.

Terkait dengan pelaksanaan event Porprov di Berau tahun 2022 ini, diakui Politisi dari partai PPP ini memang sempat mengalami masalah, hingga berakhir dengan penundaan. Diantaranya penyebabnya adalah pandemi COVID-19, selain itu adalah masalah anggaran yang terbatas.

“Memang persoalan utamanya adalah karena keterbatasan anggaran,” katanya.

Terkait anggaran tersebut, Rusman Ya’qub menyebut, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim memiliki peran yang sangat besar. Dimana, Dispora sebagai pemegang kuasa anggaran untuk event serupa.

“Dispora Sekar pemegang kuasa anggaran, jadi tidak bisa lagi kata dulu. Dulu kan ada hibah atau Bankeu (Bantuan Keuangan). Apalagi kalau penyelenggaraan Porprov itu di status bantuannya adalah hibah, bukan dalam bentuk Bankeu. Kalau bentuk hibah itu harus ada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Kalau dia bentuk Bankeu, misal ada hasil efisensi, maka itu sudah jadi milik kabupaten yang bersangkutan,” pungkasnya.

Penulis: Erick

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments