DEADLINE.CO.ID, SAMARINDA- Wakil Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry mengatakan, banyak faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya realisasi serapan anggaran berbagai program di tahun 2021 lalu.
Dirinya bahkan menyebut, diantara seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, serapan anggaran terendah terjadi di Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim.
“Banyak faktor yang mempengaruhi saat itu, COVID-19, perubahan aturan, sehingga situasi ini ikut berkontribusi pada tidak maksimalnya realisasi anggaran. Termasuk ada salah satu yang mencolok, yaitu SKPD Kehutanan. Dia yang termasuk paling banyak programnya tidak terserap,” ucapnya, ditemui usai menghadiri rapat Pansus di Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Selasa 5 April 2022.
Khusus di OPD tersebut, lanjut Politisi dari partai Golkar ini, persoalan terjadi karena perubahan nomenklatur yang dianggap tidak singkron dengan aturan yang ada di Kementerian dengan Pemerintah Daerah.
“Di sana (Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, red) ada berkaitan dengan nomenklatur yang tidak nyambung, antara Kementerian dengan daerah. Jadi, sumber anggaran dari DAK-DR (Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi) selalu dilaksanakan lelangnya dan selalu lambat, karena memang turun dari Kementerian juga lambat, Oktober. Sehingga, seringkali Dinas Kehutanan tidak mau melakukan lelang, dibiarkan dan banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan,” bebernya.
Melalui rapat LKPj bersama dengan pihak terkait, Pansus terang Sarkowi, meminta agar Pemprov Kaltim melakukan beberapa konsolidasi internal yang ketat, terkait program pembangunan.
“Kalau ada anggaran yang lambat, paling tidak bisa dilakukan lelang lebih awal, ketika sudah tahu berapa nilainya, walaupun belum turun anggaran tapi sudah ada kepastian anggaran dan bisa dilelang. Di daerah lain juga melakukan itu ketika sumber anggaran dari DAK-DR, supaya ada inovasi,” imbuhnya.
Penulis : Erick
