DEADLINE.CO.ID, SAMARINDA – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna ke-22 yang berlangsung di Gedung D Lantai 6 Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Senin 20 Juni 2022.
Dalam rapat tersebut, DPRD Provinsi Kaltim menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Perda.
Kepada awak media, Gubernur Kaltim, Isran Noor melalui Plt Sekretaris Daerah Prov. Kaltim Riza Indra Riadi mengungkapkan, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kaltim dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-9 kalinya secara berturut-turut.
“Dengan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah ini, Pemprov. Kaltim berharap akan berdampak pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim yang bermuara terhadap meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat,”ungkap Riza usai menghadiri rapat Paripurna DPRD Kaltim.
Selain itu, Riza menjelaskan rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan pada hari ini tidak lain untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang taat pada peraturan perundang-undangan akuntabel, efisien, efektif, ekonomis dan transparan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
“Rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan oleh DPRD dapat meningkatkan kualitas pengeluaran keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” jelasnya.
Kendati itu, Riza juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih sampaikan kepada Ketua dan anggota DPRD yang telah melaksanakan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kaltim tahun anggaran 2021.
“Mudah-mudahan kerjasama yang baik ini akan terus berlanjut untuk masa-masa yang akan datang dan semoga kerja keras yang telah kita lakukan ini mendapat balasan bagi amal ibadah kita untuk mendapatkan Ridho dari Allah SWT,”pungkasnya. (Apr/adv/Kominfokaltim)
