Thursday, April 11, 2024
HomeDAERAHKUTAI KARTANEGARASarkowi V Zahry Gelar Sosper Bantuan Hukum di Desa Rapak Lambur

Sarkowi V Zahry Gelar Sosper Bantuan Hukum di Desa Rapak Lambur

DEADLINE.CO.ID, TENGGARONG – Anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar, DR Sarkowi V Zahry, S.Hut, SH, M.M, M.Si, M.Ling melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yang dilaksanakan di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kukar pada Minggu 6 Maret 2022.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber terkait yang membidangi masalah Perda Hukum, yakni Erwinsyah SH, SE, M.Si, C.LA.

Selain itu, juga dihadiri oleh Kepala Desa Rapak Lambur, Tenggarong Akhid Purwanto, staf desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Pada kegiatan sosialisasi Perda Bantuan Hukum, juga disampaikan materi bela negara.

Dalam kesempatan itu, Sarkowi V Zahry menyampaikan, pentingnya sosialisasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada seluruh masyarakat. Karena menurutnya, banyak masyarakat yang masih “awam” untuk mengetahui bagaimana mendapatkan informasi bantuan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah disiapkan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltim.

Dikatakan Politisi dari partai Golkar ini, Perda Bantuan Hukum ini juga menjadi bentuk kepedulian dan tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, untuk juga mendapat hak pembelaan jika menghadapi masalah hukum.

“Banyak masyarakat yang butuh pendampingan hukum, ketika tersangkut masalah hukum. Hanya saja, tidak banyak masyarakat yang mengetahui adanya Perda Bantuan Hukum yang diberikan pemerintah. Dimana, bantuan ini diberikan pemerintah secara gratis, khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu. Ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum pada masyarakat,” terangnya.

Anggota DPRD Kaltim yang juga duduk sebagai anggota Komisi III ini menjelaskan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, ini juga dapat dimanfaatkan masyarakat, karena mengatur tentang tata cara pemberian jasa hukum pada masyarakat tanpa adanya biaya.

Dirinya berharap, Pemprov Kaltim untuk segera merampungkan aturan lanjutan mengenai Bantuan Hukum, sehingga dapat segera mungkin dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments