Friday, April 12, 2024
HomeDAERAHKUTAI KARTANEGARASesuaikan Kondisi Kekinian, DPRD Kukar Cabut 11 Perda

Sesuaikan Kondisi Kekinian, DPRD Kukar Cabut 11 Perda

DEADLINE.CO.ID, TENGGARONG – Menyesuaikan kondisi kedaerahan, sebanyak 11 Perda Kukar akhirnya dicabut melalui Sidang Paripurna DPRD Kukar, Jumat 31 Desember 2021. 11 Perda tersebut dianggap tidak relevan untuk saat ini jika diterapkan.

“Kondisinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kekinian, jika 11 Perda tersebut tidak dicabut, ” ungkap Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, Minggu 2 Januari 2022.

Rasid merinci 11 Perda Kukar yang dicabut tersebut, yaitu Perda Kukar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemdes. Selanjutnya, Perda Kukar Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata cara penyusunan dan penetapan Peraturan Desa.

“Ada juga Perda Kukar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, ” sebut Rasid.

Rasid merinci lagi, Perda Kukar yang dicabut, ada Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah Kukar. Perda Kukar Nomor 14 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan di wilayah Kukar.

Selanjutnya, ada Perda Kukar Nomor 15 Tahun 2008 atau Perda Nomor 10 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kukar.

Ada juga Rasid menyebut, Perda Nomor 16 Tahun 2008 atau Perda nomor 11 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kukar. Perda Kukar lainnya yang dicabut, Perda Nomor 7 Tahun 2008 atau Perda Nomor 9 tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Saksi Samboja

“Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Muhamad Parikesit Tenggarong, juga ikut dicabut, ” tegas Rasid.

Sisanya lagi, Perda Kukar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kukar, dan Perda Kukar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dayaku Raja Kota Bangun.

“Pertimbangan lainnya, nomenklatur nama OPD ada yang berubah dan penyesuaian juga dengan kebutuhan daerah, ” pungkasnya.

Penulis: Andri

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments