DEADLINE.CO.ID, PENAJAM – Puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tergabung dalam anggota Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Bupati PPU, Rabu, (26/1) siang.
Aksi damai yang dilakukan anggota KORPRI itu menuntut kepada Pengurus KORPRI Kabupaten PPU yang baru terbentuk beberapa waktu lalu, agar segera menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten Luar Biasa (Muskablub) untuk membentuk kepengurusan KORPRI yang baru.
Selain itu tuntutan juga disampaikan untuk mendesak Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten PPU agar menyelenggarakan audit secara menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan KORPRI dan mendesak untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembalikan dana kas KORPRI Kabupaten PPU yang disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“ Rapat persiapan Muskablub nantinya wajib dihadiri oleh Perwakilan KORPRI Unit SKPD yang telah mendapatkan mandat dari anggota KORPRI Unit SKPD tersebut. Kemudian Muskablub juga harus diselenggarakan ditempat yang netral dan dihadiri oleh seluruh anggota dimana setiap anggota memiliki hak yang sama untuk menyampaikan suara atau aspirasi mereka, “kata salah satu Anggota KORPRI yang enggan membeberkan identitasnya.
Dikutip dari headlinekaltim.co, Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten PPU pun diminta untuk menghentikan penarikan iuran anggota terhitung sejak bulan Juli 2021 hingga terbentuknya kepengurusan yang baru.
`
“ Muskablub yang diselenggarakan ini nantinya menjadi titik tolak untuk melakukan pembenahan kepengurusan, penatausahaan keuangan, dan pelaksanaan program kerja KORPRI Kabupaten PPU secara keseluruhan, “ tutupnya.
Sejumlah perwakilan ASN PPU ini akhirnya melakukan pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten PPU yang diterima oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten PPU, Pitono, SH.
