DEADLINE.CO.ID, SAMARINDA- Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mengatakan, untuk menjalankan tugasnya, Sekretariat DPRD Kaltim perlu ditopang anggaran.
Di tahun 2021 silam, DPRD Kaltim mengajukan anggaran Sekretariatan sekitar Rp 320 miliar. Namun perjalanannya, pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hanya disetujui Rp 170 miliar. Tapi realisasinya, anggaran tersebut tak kunjung mendapatkan “lampu hijau” dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“Dalam anggaran Sekretariat Dewan, kita sudah menganggarkan kurang lebih Rp 320 miliar. Tapi karena RKPD mematok Rp 170 miliar. Saat itu kita sepakat, dengan catatan ada anggaran yang mendahului yang akhirnya ditandatangani pak Sa’bani (Sekretaris Daerah Provinsi Provinsi sebelumnya),” ujarnya, saat menghadiri rapat pimpinan DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim.
“Setelah sekian lama kami ajukan surat untuk adanya penambahan dana operasional Kesekretariatan, Alhamdulillah ada balasan Gubernur, ditolak penambahan kita,” sambungnya.
Penolakan tersebut, lanjut Seno, rupanya karena masuk dalam proses pengajuan pada APBD Perubahan.
“Kita harus dalam proses anggaran perubahan,” katanya.
Tetapi, kata dia, walaupun surat pengajuan anggaran sudah ditandatangani oleh Kepala OPD. Namun dimentahkan BPKAD.
“Ini cukup aneh bin ajaib, karena sudah ditandatangani oleh Ketua OPD, tapi dimentahkan BPKAD,” ujarnya.
Politisi dari partai Gerindra ini menyebut, anggaran tersebut sangat penting bagi penganggaran penunjang kegiatan kedewanan. Sehingga, dia mengingatkan , jangan sampai kegiatan dewan terganggu karena tidak didukung dengan anggaran sesuai.
“Kalau dikatakan darurat dan mendesak, saya pikir ini mendesak. Karena tugas kedewanan wajib dilakukan dan kalau tidak ada pendanaan, maka akan berhenti tugasnya,” tutupnya.
Penulis: Erick
