Deadline – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan politik setelah pemerintah menghentikan sementara operasional 1.512 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Jawa. Kebijakan penghentian itu memicu desakan evaluasi dari kalangan parlemen dan partai politik.
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto menilai penghentian ribuan dapur tersebut menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk menata ulang pelaksanaan program MBG secara menyeluruh.
Menurut Mulyanto, program MBG merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program tersebut bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama anak sekolah.
Namun dalam praktiknya, ia melihat desain pelaksanaan program masih terlalu sentralistik dan bergantung pada lembaga negara.
“Penghentian sementara lebih dari seribu dapur MBG menunjukkan bahwa program sosial sebesar ini membutuhkan tata kelola yang matang, transparan, dan berbasis kapasitas masyarakat lokal,” kata Mulyanto dalam pernyataan tertulis, Kamis 12 Maret 2026.
Sentralisasi Program MBG Dinilai Bermasalah
Mulyanto menilai implementasi program MBG saat ini terlalu bergantung pada institusi negara seperti TNI, Polri, dan jaringan partai politik.
Ia menilai model seperti itu tidak ideal untuk program sosial berskala nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, keterlibatan institusi negara seharusnya hanya bersifat dukungan logistik atau situasi khusus, bukan menjadi pengelola utama dapur MBG.
Ia mengusulkan agar pengelolaan program lebih desentralistik dengan melibatkan pemerintah daerah, sekolah, serta pelaku ekonomi lokal.
Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan program dinilai lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
UMKM Dinilai Bisa Menguatkan Program MBG
Mulyanto menilai program MBG dapat memberi dampak ekonomi yang lebih luas jika pemerintah membuka ruang besar bagi UMKM pangan, koperasi, dan kelompok masyarakat.
Pelaku usaha lokal selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Mereka juga memiliki jaringan distribusi bahan pangan yang dekat dengan sekolah dan masyarakat.
Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program MBG dapat menggerakkan beberapa sektor sekaligus.
Rantai tersebut mencakup penyediaan bahan pangan, jasa katering, hingga distribusi logistik makanan.
Model ini dinilai mampu menciptakan efek ekonomi langsung di tingkat lokal, terutama di wilayah sekitar sekolah.
Sistem Pengawasan Program MBG Harus Transparan
Selain desain pelaksanaan, Mulyanto juga menyoroti sistem pengawasan program MBG.
Ia menilai pemerintah harus membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Pengawasan tersebut harus mencakup beberapa aspek penting seperti standar sanitasi dapur, kualitas gizi makanan, serta penggunaan anggaran program.
Ia juga menilai pengawasan perlu melibatkan berbagai pihak.
Pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan partisipasi publik perlu dilibatkan agar kontrol terhadap program berjalan efektif.
Menurut Mulyanto, dengan desain yang lebih terbuka dan partisipatif, program MBG tidak hanya berfungsi sebagai bantuan gizi.
Program tersebut juga bisa menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat serta memperkuat tata kelola pelayanan publik.
Pemerintah Tutup Sementara 1.512 Dapur MBG
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.512 SPPG di Pulau Jawa.
Penghentian dilakukan setelah BGN menemukan sejumlah dapur belum memenuhi standar operasional.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN Albertus Dony Dewantoro mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari proses penataan program MBG.
“Ada 1.512 SPPG yang kami hentikan sementara operasionalnya sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap pemenuhan standar operasional serta persyaratan sarana dan prasarana,” kata Dony, Rabu 11 Maret 2026.
Ribuan dapur tersebut tersebar di berbagai provinsi di Pulau Jawa.
Distribusinya sebagai berikut:
- DKI Jakarta: 50 unit
- Banten: 62 unit
- Jawa Barat: 350 unit
- Jawa Tengah: 54 unit
- Jawa Timur: 788 unit
- Daerah Istimewa Yogyakarta: 208 unit
Masalah Sanitasi Jadi Temuan Utama
Evaluasi BGN menemukan beberapa masalah utama dalam operasional dapur MBG.
Salah satu temuan terbesar adalah belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
BGN mencatat 1.043 SPPG belum mendaftarkan sertifikat tersebut.
Selain itu, sebanyak 443 dapur belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar.
Masalah lain juga muncul terkait fasilitas operasional.
BGN menemukan 175 SPPG belum memiliki mess atau tempat tinggal bagi kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan.
Kondisi tersebut ditemukan di beberapa provinsi seperti Banten, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Evaluasi Program MBG Jadi Sorotan Politik
Kasus penghentian ribuan dapur MBG kini memicu perdebatan mengenai desain program nasional tersebut.
Sebagian pihak menilai program ini tetap penting bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Namun kasus temuan sanitasi dan fasilitas dapur menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih membutuhkan penataan kelembagaan, pengawasan, serta pelibatan ekonomi lokal secara lebih kuat.
