Deadline – Impor pikap India tetap dilanjutkan pemerintah untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih, meski menuai sorotan luas dari berbagai pihak.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan ribuan unit truk dan pikap yang sudah terlanjur diimpor akan tetap disalurkan ke koperasi desa yang telah siap beroperasi.
Ia menyampaikan hal tersebut usai kegiatan halal bihalal di Masjid Al Jabbar, Bandung, Minggu, 29 Maret 2026.
Distribusi Ribuan Kendaraan Sudah Berjalan
Impor pikap India digunakan untuk mempercepat operasional koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Setiap koperasi direncanakan menerima satu unit truk, satu pikap, dan sepeda motor.
Saat ini, sekitar 2.400 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih telah menerima distribusi kendaraan tersebut.
Kendaraan ini difungsikan untuk memperlancar distribusi barang, baik dari desa ke luar wilayah maupun sebaliknya.
Target 80 Ribu Koperasi Butuh Armada Besar
Pemerintah menargetkan lebih dari 80 ribu unit Koperasi Merah Putih berdiri di seluruh Indonesia.
Untuk mendukung operasional skala besar itu, kebutuhan kendaraan juga meningkat signifikan.
Ferry menegaskan, ke depan pemerintah akan mengutamakan industri otomotif dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan tambahan.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita serta Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia guna memastikan pasokan dari dalam negeri.
Skema Modal Koperasi hingga Rp 3 Miliar
Setiap Koperasi Merah Putih akan mendapat akses pembiayaan awal dari bank Himbara.
Plafon pinjaman mencapai Rp 3 miliar per unit dengan bunga sekitar 6 persen per tahun.
Tenor pinjaman berkisar 6 hingga 10 tahun, dengan masa tenggang pembayaran antara 6 sampai 8 bulan.
Impor 105 Ribu Unit dari India Capai Rp 24,66 Triliun
Sebelumnya, Agrinas Pangan mengimpor kendaraan dari India untuk mendukung program ini.
Total impor mencapai 105 ribu unit, terdiri dari:
- 35 ribu pikap 4×4 produksi Mahindra Ltd
- 35 ribu pikap 4×4 dari Tata Motors
- 35 ribu truk roda enam dari Tata Motors
Nilai total impor mencapai Rp 24,66 triliun.
Alasan utama impor ini karena industri dalam negeri dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan kendaraan pikap 4×4 dalam jumlah besar.
Sorotan: Dampak ke Industri Dalam Negeri
Kebijakan impor pikap India memicu kritik karena dinilai berpotensi menekan industri otomotif nasional.
Sektor ini dikenal sebagai industri padat karya yang menyerap ribuan tenaga kerja.
Pengadaan besar-besaran dari luar negeri dikhawatirkan mengurangi peluang produksi dan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Pemerintah menyatakan impor dilakukan karena kebutuhan mendesak, namun tetap membuka ruang bagi industri lokal untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya.
