Deadline – Kasus rokok ilegal di Pekanbaru senilai sekitar Rp300 miliar yang disita aparat memicu perhatian luas publik. Hingga kini, tersangka utama dalam jaringan rokok ilegal tersebut belum diumumkan, meski barang bukti yang ditemukan mencapai sekitar 160 juta batang rokok tanpa pita cukai.
Operasi pengungkapan gudang rokok ilegal tersebut dilakukan oleh aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di kawasan Pergudangan Avian, Jalan Siak II, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan stok rokok ilegal dalam jumlah sangat besar yang diduga siap diedarkan ke berbagai daerah.
Nilai ekonomi dari rokok tanpa pita cukai yang disita diperkirakan mencapai Rp300 miliar. Jumlah ini menjadikan kasus tersebut sebagai salah satu pengungkapan rokok ilegal terbesar yang pernah ditemukan di wilayah Riau.
Meski barang bukti telah diamankan, penetapan tersangka utama dalam jaringan produksi dan distribusi rokok ilegal tersebut belum diumumkan oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak mengenai perkembangan proses hukum kasus tersebut.
Sorotan datang dari fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Lukmanul Hakim Siregar. Ia mempertanyakan mengapa hingga saat ini belum ada pengumuman mengenai pihak yang diduga menjadi aktor utama di balik operasi rokok ilegal bernilai ratusan miliar rupiah tersebut.
Menurut Lukmanul, informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa seorang pengusaha yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan rokok tanpa cukai tersebut telah meninggalkan Indonesia.
Ia menyatakan aparat perlu segera memastikan kebenaran kabar tersebut, terutama jika pihak yang diduga terlibat telah berada di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, atau Vietnam.
“Jika benar pihak yang diduga sebagai pengendali jaringan rokok tanpa cukai ini sudah berada di luar negeri, maka aparat harus segera menelusuri dan memastikan kebenaran informasi tersebut,” ujarnya.
Lukmanul menilai kasus dengan nilai ekonomi hingga ratusan miliar rupiah seharusnya ditangani secara serius dengan langkah hukum yang tegas dan transparan.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang memiliki hubungan dengan distribusi rokok ilegal tersebut. Termasuk kemungkinan adanya pihak yang memiliki kewenangan pengawasan namun diduga memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut.
Selain itu, ia meminta lembaga penegak hukum, termasuk kejaksaan, melakukan penyelidikan secara menyeluruh guna memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum yang lebih luas dalam jaringan rokok ilegal tersebut.
Menurut PB HMI, peredaran rokok tanpa pita cukai tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga berpotensi merusak iklim usaha industri rokok yang beroperasi secara legal.
“Kasus sebesar ini harus dituntaskan sampai ke aktor utama. Penegakan hukum yang transparan penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum,” tegas Lukmanul.
Hingga saat ini, aparat masih terus melakukan pendalaman terhadap jaringan yang diduga terlibat dalam penyimpanan dan distribusi rokok ilegal tersebut di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
