Deadline – Skandal MBG kembali mencuat. Dua kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ponorogo, Jawa Timur, mengaku mengalami tekanan dan intimidasi dari pihak yayasan yang menaungi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihak yayasan bahkan disebut-sebut mengklaim sebagai cucu seorang menteri.
Intimidasi dan tekanan menjadi sorotan utama. Kedua kepala SPPG, yakni Rizal Zulfikar Fikri (SPPG Kauman Somoroto) dan Moch. Syafi’i Misbachul Mufid (SPPG Jambon Krebet), mendatangi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, untuk meminta perlindungan.
Mereka mengaku selama berbulan-bulan bekerja di bawah tekanan. Ancaman berupa pelibatan polisi dan pengacara disebut kerap dilontarkan jika tidak mengikuti arahan yayasan yang mengelola dapur tersebut.
Dugaan “sunat” anggaran memperparah situasi. Dari hasil pengaduan, terungkap bahwa anggaran bahan pangan yang seharusnya Rp10.000 per porsi diduga dipangkas menjadi hanya Rp6.500 per porsi. Kondisi ini membuat kualitas makanan terancam.
Kedua kepala SPPG mengaku terpaksa menutup kekurangan biaya dengan uang pribadi demi menjaga kualitas makanan bagi siswa penerima manfaat. Mereka menyebut langkah itu dilakukan karena rasa tanggung jawab terhadap anak-anak.
“Saya kasihan dengan siswa penerima manfaat, jadi harus nombok,” ujar Mufid.
BGN langsung bertindak tegas. Menindaklanjuti laporan tersebut, BGN memutuskan menghentikan sementara operasional dua dapur SPPG di Ponorogo. Keputusan ini diambil setelah dilakukan konfirmasi kepada menteri yang namanya dicatut.
Hasilnya, menteri tersebut menegaskan tidak memiliki cucu seperti yang diklaim pihak yayasan. Ia juga menyetujui penutupan dapur yang bermasalah tersebut.
Kondisi dapur memprihatinkan saat sidak. Tim inspeksi mendadak yang dipimpin Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro menemukan kondisi dapur yang jauh dari standar. Dapur tercium bau menyengat, kotor, dan tidak memenuhi SOP.
Temuan di lapangan antara lain:
- Lantai dapur mengelupas
- Dinding kotor, keropos, dan berjamur
- Ruang pemorsian tidak layak dan tanpa pendingin udara
- Tidak tersedia ruang istirahat
- Loker pekerja tidak memadai dan tidak terpisah
Fasilitas dasar pun bermasalah. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dinilai sangat tidak memadai. Sistem pembuangan hanya menggunakan buis beton yang hampir meluap dan ditutup dengan tripleks tipis, menimbulkan bau tidak sedap.
Ironisnya, perbaikan fasilitas tersebut disebut dibiayai dari kantong pribadi kepala SPPG karena pihak yayasan tidak menyediakan anggaran tambahan.
“Kami bahkan menggunakan uang pribadi untuk membuat IPAL,” kata Rizal.
Penutupan permanen jadi opsi. Berdasarkan hasil sidak, BGN menilai dapur tersebut tidak layak untuk dilanjutkan operasionalnya. Pihak pengelola disebut siap mengikuti arahan, namun keputusan penghentian menjadi langkah utama demi menjaga kualitas program MBG.
Kasus ini menjadi peringatan serius bagi pengelolaan program pemenuhan gizi agar tetap transparan, akuntabel, dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
