Deadline – MBG kembali menjadi sorotan publik setelah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tiyo Ardianto menilai penjelasan pemerintah belum mampu menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai dampak program tersebut terhadap anggaran pendidikan nasional.
MBG sebelumnya ditegaskan oleh pemerintah tidak akan mengurangi alokasi dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seskab Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa porsi minimal 20 persen anggaran pendidikan dari APBN tetap terpenuhi meskipun program MBG dijalankan.
Namun, MBG dinilai Tiyo Ardianto sebagai isu yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pernyataan sepihak tanpa transparansi data anggaran. Ia menegaskan masyarakat berhak mengetahui secara jelas bagaimana alokasi dana pendidikan dikelola, terutama karena pembiayaan program MBG juga dimasukkan dalam pos tersebut.
Menurut Tiyo Ardianto, pemerintah seharusnya membuka data secara transparan terkait penggunaan ratusan triliun rupiah dana publik. Ia menilai respons pemerintah terhadap kritik publik belum menunjukkan keterbukaan yang memadai.
Dalam perhitungannya, Tiyo Ardianto memaparkan bahwa total anggaran pendidikan mencapai Rp769 triliun. Jika dikurangi alokasi program MBG sebesar Rp223,5 triliun, maka sisa dana pendidikan hanya sekitar Rp545,5 triliun. Angka ini lebih rendah sekitar Rp62,8 triliun dibandingkan anggaran pendidikan pada APBN 2023 yang mencapai Rp608,3 triliun.
Tiyo menilai secara substansi program MBG merupakan intervensi untuk pemenuhan gizi dan pencegahan stunting, bukan inti layanan pendidikan. Ia mempertanyakan indikator pendidikan apa yang bisa dijadikan ukuran keberhasilan jika program tersebut tetap dimasukkan dalam pos anggaran pendidikan.
Sekolah Rakyat Juga Disorot
Selain MBG, Tiyo Ardianto juga menyoroti program Sekolah Rakyat yang disebut pemerintah sebagai solusi bagi anak putus sekolah. Menurutnya, program tersebut justru menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam sistem pendidikan nasional.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, terdapat 3.793.494 anak usia 7–18 tahun yang masuk kategori putus sekolah. Sementara total anak yang tidak atau belum pernah sekolah mencapai 4.160.429 orang.
Di sisi lain, program Sekolah Rakyat yang direncanakan pemerintah hanya mampu menampung sekitar 16.000 siswa di 166 titik. Artinya, kapasitas program tersebut hanya menjangkau sekitar 0,42 persen dari anak putus sekolah atau 0,38 persen dari total anak yang tidak atau belum pernah sekolah.
Tiyo juga menyoroti besarnya biaya pendidikan dalam program Sekolah Rakyat yang mencapai Rp48,2 juta per siswa per tahun. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan satuan biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler tahun 2025 yang hanya berkisar Rp940 ribu hingga Rp1,69 juta per siswa.
Menurutnya, data tersebut menunjukkan program Sekolah Rakyat masih membutuhkan kajian mendalam. Kajian tersebut diperlukan untuk menghitung kebutuhan anggaran, jumlah sekolah yang harus dibangun, hingga efektivitas program dalam menurunkan angka putus sekolah.
Klaim Renovasi Sekolah Dipertanyakan
Kritik juga diarahkan pada klaim pemerintah mengenai renovasi 16.000 sekolah pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Tiyo menyebut klaim tersebut tidak sebanding dengan kondisi riil pendidikan di lapangan.
Berdasarkan dokumen pendahuluan Juknis Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025, terdapat sekitar 980 ribu ruang kelas dalam kondisi rusak sedang hingga berat di 174 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan masalah infrastruktur pendidikan masih sangat besar dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Kenaikan Insentif Guru Honorer Dinilai Minim
Tiyo Ardianto juga menyinggung kenaikan insentif Rp100 ribu bagi guru honorer yang diumumkan pemerintah. Ia menilai kenaikan tersebut tidak sebanding dengan jasa dan beban kerja para tenaga pendidik di Indonesia.
Ia bahkan menyebut belanja program MBG selama satu bulan setara dengan anggaran tunjangan guru honorer selama 17 bulan jika setiap guru menerima Rp3 juta per bulan.
Menurutnya, anggaran yang digunakan untuk MBG sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki sekolah rusak, memperluas pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, serta memperkuat riset nasional.
Kritik Kebijakan, Bukan Serangan Personal
Tiyo Ardianto menegaskan kritik terhadap MBG dan alokasi anggaran pendidikan merupakan kritik terhadap kebijakan negara, bukan serangan personal kepada pejabat pemerintah.
Ia menilai pemerintah seharusnya menjawab kritik dengan membuka data, melakukan audit transparan, serta membuktikan kinerja program kepada publik.
Menurutnya, ruang kritik harus tetap dijaga agar masyarakat sipil dan warga kampus dapat menyampaikan pendapat tanpa intimidasi.
Tiyo Ardianto menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masyarakat tidak bisa hanya menerima klaim bahwa semuanya berjalan baik, sementara kondisi struktural pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius.
