BerandaDAERAHBuka Bersama Mewah ala Bollywood Pejabat Sidoarjo Viral, Sekda Fenny Apridawati Akhirnya...

Buka Bersama Mewah ala Bollywood Pejabat Sidoarjo Viral, Sekda Fenny Apridawati Akhirnya Minta Maaf

Deadline – Buka bersama mewah ala Bollywood para pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mendadak viral dan memicu perdebatan di media sosial. Acara yang digelar dengan konsep mewah ala India itu berlangsung di Mahabarata Palace Graha Unesa, Kota Surabaya, pada Jumat (6/3/2026).

Video kegiatan tersebut cepat menyebar di berbagai platform media sosial. Dalam rekaman yang beredar, sejumlah pejabat terlihat mengenakan busana bernuansa India lengkap dengan dekorasi panggung dan hidangan yang mengikuti tema Bollywood.

Sorotan utama dalam video tersebut tertuju pada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati. Unggahan video yang sempat muncul di akun media sosialnya kini sudah tidak lagi tersedia setelah menuai beragam reaksi dari masyarakat.

Acara Buka Bersama Mewah ala Bollywood Picu Reaksi Publik

Banyak warganet menilai konsep buka puasa bersama yang terkesan mewah tersebut kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Apalagi kegiatan itu berlangsung pada bulan Ramadan, saat sebagian warga masih menghadapi tekanan ekonomi.

Komentar publik pun bermunculan. Sebagian mempertanyakan alasan para pejabat menggelar acara dengan konsep glamor di tengah situasi sosial yang dinilai membutuhkan empati dari para pemimpin daerah.

Kontroversi tersebut akhirnya mendorong pihak Pemkab Sidoarjo memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat.

Sekda Sidoarjo Klarifikasi dan Minta Maaf

Bollywood

Pada Sabtu (14/3/2026), Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf melalui pernyataan resmi yang diterima media.

Baca  Kasus Amsal Sitepu Meledak di DPR: Dugaan Intimidasi Jaksa dan Salah Prosedur Terbongkar

Menurutnya, kegiatan tersebut sebenarnya merupakan rapat koordinasi strategis yang dilakukan di luar jam kerja untuk mempercepat sejumlah program prioritas daerah.

“Pemkab Sidoarjo sangat menghargai setiap masukan dan kritik masyarakat sebagai bentuk kontrol terhadap jalannya pemerintahan,” ujar Fenny dalam keterangannya.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan anggaran APBD. Acara itu disebut sebagai momentum silaturahmi di bulan Ramadan yang sekaligus dimanfaatkan untuk koordinasi internal.

Dalam pertemuan tersebut, para pejabat membahas percepatan program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) yang berkaitan dengan perbaikan jalan di wilayah Sidoarjo.

Selain itu, rapat juga membahas kesiapan distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) untuk masyarakat guna menjaga ketersediaan pangan dengan harga terjangkau.

Akui Kurang Sensitif Terhadap Kondisi Publik

Meski demikian, Fenny mengakui dokumentasi kegiatan yang kemudian dipublikasikan telah memicu kegaduhan dan dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.

“Saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh masyarakat Sidoarjo,” katanya.

Ia juga menyatakan bahwa sebagai pelayan publik, jajaran pemerintah daerah seharusnya lebih berhati-hati dan peka dalam menampilkan aktivitas mereka di ruang publik.

Fenny menegaskan bahwa kritik masyarakat akan menjadi pengingat bagi seluruh aparatur pemerintah di lingkungan Pemkab Sidoarjo untuk meningkatkan kepekaan sosial.

Pemkab Sidoarjo Janji Fokus Kerja Nyata

Lebih lanjut, Pemkab Sidoarjo menyatakan tetap berkomitmen fokus pada program kerja yang langsung dirasakan masyarakat.

Baca  2 Prajurit TNI Kembali Gugur di Lebanon, Serangan Brutal Israel Menyasar Pasukan Misi Perdamaian PBB

Prioritas utama yang sedang dikerjakan pemerintah daerah saat ini adalah perbaikan infrastruktur jalan serta pemenuhan kebutuhan pangan murah selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri.

“Kepercayaan masyarakat adalah aset terpenting bagi kami. Kritik ini menjadi modal berharga untuk terus berbenah dan memastikan dedikasi kami tetap selaras dengan harapan warga Sidoarjo,” tutup Fenny.

Kasus buka bersama ala Bollywood pejabat Sidoarjo ini pun menjadi pengingat penting bahwa transparansi dan sensitivitas sosial menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini