Deadline – Fenomena protes terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin memanas. MBG menjadi sorotan publik setelah sejumlah menu yang diterima siswa viral di media sosial dan dinilai tidak sesuai dengan anggaran yang disampaikan pemerintah.
Video dan foto menu MBG yang beredar menunjukkan paket makanan sederhana. Warganet mempertanyakan apakah nilai gizi dan harga makanan tersebut sebanding dengan anggaran yang ditetapkan.
Pada Jumat (27/2/2026), kritik terhadap MBG tidak hanya ramai di dunia maya, tetapi juga turun ke jalan. Dua aksi massa terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Demo MBG di Tlogowungu Pati
Aksi pertama terjadi di depan SPPG Tlogowungu 1, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tujuh warga yang tergabung dalam Aliansi Warga Tlogowungu Bersatu menggelar aksi pada Jumat siang.
Aksi dimulai dari depan GOR Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu. Setelah menyampaikan orasi singkat, massa bergerak menuju SPPG Tlogowungu 1 untuk menyampaikan aspirasi kepada kepala satuan pelayanan.
Koordinator aksi, Muhammad Ali Sobbri, mengungkapkan menu MBG yang diterima siswa hanya terdiri dari satu buah jeruk kecil, empat butir telur puyuh, dan satu roti kering.
Menurutnya, jika dihitung berdasarkan harga pasaran, paket tersebut bernilai sekitar Rp 5.000. Padahal, ia menyebut anggaran yang disampaikan mencapai Rp 8.000 per paket.
“Menu yang dibagikan ke anak-anak katanya Rp 8 ribu. Tapi kami buktikan di lapangan, itu hanya sekitar Rp 5 ribu. Sisa Rp 3 ribu itu ke mana?” ujarnya.
Selain soal harga, warga juga mengaku menerima laporan adanya jeruk dalam kondisi busuk. Mereka mempertanyakan tidak adanya ahli gizi yang standby untuk memastikan kelayakan makanan.
Aksi yang awalnya diikuti tujuh orang itu menarik perhatian warga dan pengguna jalan Pati–Tlogowungu. Beberapa warga berhenti untuk menyaksikan dan merekam kejadian tersebut.
Tanggapan Kepala SPPG
Kepala SPPG Tlogowungu 1, Fikky Adrian Listyanto, menyampaikan apresiasi atas kritik yang disampaikan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pihaknya bekerja sesuai pagu anggaran yang telah ditetapkan, yakni Rp 7.900 per paket.
“Itu pagunya Rp 7.900. Kami tidak meninggikan HET. Semua sudah sesuai aturan Disperindag dan pertanggungjawaban kami sesuai regulasi,” jelasnya.
Ia menyebut SPPG Tlogowungu 1 melayani 35 sekolah dan saat aksi berlangsung masih dalam proses pendistribusian makanan. Operasional sempat dihentikan sementara untuk menghormati warga dan media.
Sementara itu, Kapolsek Tlogowungu, Iptu Mujahid, memastikan aksi berjalan aman dan kondusif.
“Kegiatan berjalan lancar dan kondusif,” ujarnya.
Demo MBG di Bulukumba Berujung Ricuh
Aksi kedua terjadi di gedung DPRD Bulukumba, Sulawesi Selatan. Massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bulukumba melakukan demonstrasi dan menyoroti dugaan manipulasi anggaran program MBG.
Mahasiswa mengklaim menemukan bukti percakapan antara supplier dan mitra pengelola terkait dugaan mark up harga bahan pokok secara sistematis.
Bukti tersebut menunjukkan adanya perintah untuk menaikkan harga dalam nota pembelian sebelum diserahkan ke SPPG. Dugaan mark up disebut terjadi pada komoditas beras dan daging ayam.
Temuan di lapangan juga menunjukkan menu makan siang di salah satu sekolah hanya terealisasi sekitar Rp 7.000.
PMII menuntut DPRD Bulukumba segera melakukan evaluasi total terhadap seluruh mitra pengelola MBG. Mereka juga mendesak pemberhentian koordinator wilayah yang dinilai tidak optimal mengawasi jalannya program.
Aksi sempat memanas dan terjadi saling dorong antara massa dan aparat keamanan sebelum akhirnya situasi dapat dikendalikan.
Transparansi MBG Jadi Sorotan
Gelombang protes ini menempatkan program MBG dalam sorotan publik. Masyarakat menuntut transparansi anggaran, kualitas makanan yang layak, serta pengawasan yang ketat agar tujuan program benar-benar tercapai.
Di satu sisi, pihak pengelola menyatakan telah bekerja sesuai pagu anggaran dan regulasi. Di sisi lain, warga dan mahasiswa meminta evaluasi menyeluruh agar tidak ada celah penyimpangan.
Perkembangan lanjutan dari dua aksi ini akan menjadi perhatian publik, terutama terkait tindak lanjut pemerintah daerah dan DPRD setempat.
