Deadline – Silfester Matutina kembali menjadi sorotan setelah muncul di acara peresmian restoran milik anaknya di Bandung. Kemunculan relawan Joko Widodo (Jokowi) tersebut memicu pertanyaan publik karena hingga November 2026, ia belum menjalani hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dalam perkara fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah sejumlah tokoh mempertanyakan sikap Kejaksaan yang belum melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA). Padahal, putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap sejak 20 Mei 2019.
Politisi PDI Perjuangan, M Guntur Romli, menjadi salah satu pihak yang mempertanyakan belum dilaksanakannya eksekusi terhadap Silfester Matutina. Ia menilai kemunculan Silfester di ruang publik memperlihatkan persoalan serius dalam penegakan hukum.
Silfester Matutina Muncul di Peresmian Restoran di Bandung
Kemunculan Silfester Matutina terungkap melalui video peresmian restoran bernama Neng Geulis di Bandung. Restoran tersebut diketahui merupakan usaha milik anak Silfester.
Dalam video yang beredar, sosok yang diduga kuat sebagai Silfester terlihat menghadiri acara tersebut. Ia bahkan ikut terlibat dalam sesi sambutan dan berada satu panggung dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor.
Afriansyah terlihat menyapa Silfester dan menyebut namanya di hadapan para undangan.
“Pak Silfester. Beliau mengundang saya pada hari ini, bersama kami dari Kementerian Tenaga Kerja. Tentu saja, saya berbahagia pada siang hari ini saudara saya ini katanya restoran punya anaknya Pak Silfester. Ini nama restorannya Neng Geulis,” ujar Afriansyah dalam video yang dibagikan Guntur Romli.
Kehadiran pejabat negara dalam acara tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai status hukum Silfester Matutina.
Guntur Romli menilai kejadian itu ironis. Menurutnya, keberadaan Silfester Matutina di hadapan publik seharusnya memudahkan aparat penegak hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan.
Ia mempertanyakan mengapa seorang wakil menteri bisa bertemu langsung dengan Silfester, sementara jaksa eksekutor belum juga melaksanakan hukuman terhadap terpidana tersebut.
“Pertanyaannya sederhana: kalau Wamenaker bisa bertemu dengan Silfester di acara peresmian restoran tersebut, tapi kenapa jaksa eksekutor tidak bisa?” kata Guntur.
Guntur Romli Desak Kejaksaan Segera Bertindak
Guntur Romli menilai persoalan Silfester Matutina memperlihatkan ketimpangan dalam penegakan hukum. Ia membandingkan penanganan perkara masyarakat kecil dengan perkara yang melibatkan seseorang yang memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan.
Menurut Guntur, aparat penegak hukum harus menjalankan putusan pengadilan tanpa membedakan latar belakang maupun hubungan politik seseorang.
Ia juga mendesak Jaksa Agung segera memerintahkan pelaksanaan eksekusi terhadap Silfester.
Selain itu, Guntur meminta Kejaksaan mengusut pihak-pihak yang diduga membiarkan Silfester tidak menjalani hukumannya selama bertahun-tahun.
Ia turut meminta Afriansyah Noor memberikan penjelasan mengenai kehadirannya bersama Silfester dalam acara peresmian restoran tersebut.
Bagi Guntur, persoalan ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Mahfud MD Curiga Ada Kepentingan Politik
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, juga ikut mempertanyakan belum terlaksananya eksekusi hukuman Silfester.
Mahfud menilai Kejaksaan seharusnya mengetahui keberadaan terpidana tersebut. Terlebih, pihak Kejaksaan sebelumnya pernah menyampaikan bahwa Silfester masuk dalam pencarian dan diminta menyerahkan diri.
Dalam pernyataan yang dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (18/11/2026), Mahfud mengingat pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna.
Anang sebelumnya menyampaikan bahwa Silfester sedang dicari dan diminta datang untuk menjalani proses hukum.
Mahfud kemudian mempertanyakan keberadaan Silfester setelah video kemunculannya di Bandung tersebar luas.
“Dia sudah bilang waktu itu, Silfester dalam pencarian, harap datang, kalau enggak kami cari. Nah, sekarang kemarin ada, selama ini ke mana?” ujar Mahfud.
Mahfud mengaku pernah menanyakan langsung kepada pihak Kejaksaan mengenai alasan Silfester belum ditangkap atau dieksekusi.
Namun, ia mendapatkan jawaban bahwa persoalan tersebut harus ditanyakan kepada pimpinan.
“Kalau saya sih politis nih ya, punya dugaan, itu kan gini saya tanya ke dalam itu kenapa kok tidak ditangkap Silvester itu, ke direktoratlah. ‘Tanya ke atas Pak’. Oh, artinya itu kunci di atas,” jelasnya.
Berdasarkan pengalaman tersebut, Mahfud menduga terdapat kepentingan politik yang memengaruhi pelaksanaan eksekusi Silfester.
Ia juga mengaitkan persoalan itu dengan pergantian pimpinan Kejaksaan Agung dan masa jabatan Burhanuddin sebagai Jaksa Agung.
Meski demikian, dugaan mengenai adanya intervensi politik tersebut merupakan penilaian Mahfud dan belum terbukti sebagai fakta hukum.
Mahfud menegaskan bahwa persoalan ini berkaitan dengan kepastian hukum. Menurutnya, Kejaksaan harus mampu menjalankan putusan pengadilan secara konsisten.
“Kalau sekarang mau tertib, masa enggak bisa?” ucapnya.
Perjalanan Kasus Fitnah Silfester terhadap Jusuf Kalla
Kasus yang menjerat Silfester bermula pada 2017. Saat itu, ia diduga menyampaikan pernyataan yang mengandung fitnah terhadap Jusuf Kalla dalam sebuah orasi demonstrasi.
Perkara tersebut kemudian diproses melalui jalur hukum hingga pengadilan menjatuhkan putusan terhadap Silfester Matutina. Pada 29 Oktober 2018, pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun.
Silfester Matutina kemudian menempuh upaya hukum. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung justru memperberat hukumannya. Melalui Putusan Nomor 287 K/Pid/2019 tertanggal 20 Mei 2019, MA menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan kepada Silfester.
Putusan tersebut menjadi dasar pelaksanaan hukuman pidana terhadap dirinya. Namun, hingga November 2026, Silfester belum menjalani hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut.
Upaya Peninjauan Kembali Silfester Gugur
Silfester juga pernah menempuh upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali (PK). Pada pertengahan Agustus 2025, ia mengajukan permohonan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, hakim menyatakan permohonan PK tersebut gugur.
Dengan demikian, persoalan belum terlaksananya hukuman Silfester kembali memunculkan pertanyaan mengenai langkah Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan. Kemunculannya di acara peresmian restoran di Bandung membuat persoalan tersebut kembali mendapat perhatian publik.
Sejumlah tokoh kini mendesak Kejaksaan memberikan penjelasan mengenai alasan belum terlaksananya eksekusi.
Publik pun menunggu tindakan konkret aparat penegak hukum terhadap putusan MA yang telah dijatuhkan sejak 2019. Kepastian pelaksanaan hukuman menjadi persoalan utama yang harus dijawab Kejaksaan dalam perkara Silfester Matutina.



