Deadline – Google menutup 19.372 kanal YouTube yang diduga terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi untuk menyebarkan narasi dukungan terhadap pemerintah Indonesia. Penindakan tersebut berlangsung selama Juli hingga September 2026. Ribuan kanal itu diketahui menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah sekaligus menyerang pihak-pihak yang mengkritiknya.
Penutupan puluhan ribu kanal tersebut terungkap dalam laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang diterbitkan Google. Laporan tim Trust & Safety Google itu diperbarui pada 30 Oktober 2026.
Temuan tersebut memunculkan dugaan adanya upaya terorganisasi untuk membentuk opini publik melalui jaringan kanal YouTube. Sejumlah kanal diduga menggunakan bot dan pola penyebaran konten yang tidak autentik.
Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Nenden Sekar Arum, menilai jumlah kanal yang ditutup menunjukkan adanya dugaan orkestrasi oleh aktor-aktor pro pemerintah.
“Dan kanal-kanal itu dibuat pakai bot, yang membuat ekosistem informasinya tidak original dan kemungkinan berisi misinformasi juga,” kata Nenden.
Google Temukan Ribuan Kanal YouTube Pro Pemerintah
Dalam laporan terbarunya, Google mengungkap investigasi terhadap jaringan akun dan kanal yang menjalankan operasi pengaruh terkoordinasi di sejumlah negara.
Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk dalam investigasi tersebut. Google menemukan ribuan kanal YouTube yang menyebarkan konten berbahasa Indonesia dengan narasi mendukung pemerintah Indonesia.
Google mencatat, penindakan terhadap kanal-kanal tersebut berlangsung selama tiga bulan dengan rincian:
- Juli 2026: Google menutup 6.888 kanal YouTube terkait Indonesia dan 17 kanal multibahasa yang mendukung pemerintah Indonesia.
- Agustus 2026: Google menghentikan 10.134 kanal YouTube.
- September 2026: Google kembali menutup 2.350 kanal YouTube.
Dengan demikian, jumlah kanal yang ditindak mencapai 19.372 kanal.
Dalam laporannya, tim Trust & Safety Google menjelaskan bahwa kampanye tersebut menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah sekaligus mengkritik pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Google menyebut penindakan itu sebagai bagian dari investigasi berkelanjutan terhadap operasi pengaruh terkoordinasi yang berkaitan dengan Indonesia.
SAFEnet Duga Ada Jaringan Bot dan Agensi
Nenden Sekar Arum menilai penutupan 19.372 kanal YouTube merupakan temuan serius. Menurutnya, jumlah tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memengaruhi persepsi masyarakat.
Ia menduga sejumlah kanal menggunakan identitas palsu, akun tiruan, hingga teknologi bot untuk menyebarkan pesan yang seragam.
Pola penyebaran konten yang serupa membuat ekosistem informasi digital menjadi tidak autentik. Kondisi tersebut juga membuka peluang penyebaran misinformasi.
Nenden bahkan tidak menutup kemungkinan adanya pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam produksi konten.
“Biasanya akun-akun bot itu menyebarkan narasi yang bisa saja memanfaatkan AI sehingga ada kecenderungan misinformasi, sangat mungkin,” ujarnya.
Mengenai pihak yang mengendalikan jaringan tersebut, Nenden menduga terdapat agensi yang merekrut sejumlah akun dan jejaring pemengaruh atau influencer untuk menyebarkan narasi tertentu.
Namun, ia mengaku belum dapat memastikan siapa pihak yang membiayai kegiatan tersebut. Ia juga belum menemukan bukti mengenai aliran dana dari pemerintah kepada agensi maupun jaringan influencer yang diduga terlibat.
Meski demikian, Nenden menduga operasi tersebut melibatkan aktor-aktor yang mendukung pemerintah.
Program MBG hingga Isu Politik Diduga Menjadi Sasaran Narasi
Nenden menilai operasi pengaruh terkoordinasi itu kemungkinan berkaitan dengan sejumlah kebijakan dan persoalan politik nasional.
Salah satu isu yang diduga menjadi sasaran pembentukan opini adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Isu MBG beberapa kali muncul dalam aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Kritik terhadap pelaksanaan program tersebut menjadi bagian dari perdebatan publik.
Selain MBG, sejumlah isu lain yang disebut Nenden meliputi Koperasi Desa Merah Putih, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, militerisme, penegakan hukum, serta penanganan bencana di Sumatra dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurutnya, penyebaran narasi pro pemerintah diduga bertujuan membangun persepsi bahwa berbagai program Presiden Prabowo berjalan baik dan layak mendapat dukungan masyarakat.
“Jadi narasi pro pemerintah ingin membuat orang percaya bahwa program Pak Prabowo bagus dan harus didukung,” kata Nenden.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut pengamatannya, praktik serupa juga pernah terjadi pada era Jokowi, tetapi jumlah kanal yang ditemukan sekarang dinilai jauh lebih besar.
Nenden menyebut skala penindakan kali ini sangat signifikan karena melibatkan puluhan ribu kanal.
Manipulasi Opini Publik Dinilai Berbahaya
Nenden memperingatkan bahwa operasi pengaruh terkoordinasi dapat mengganggu kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Ketika ribuan akun menyebarkan pesan serupa secara bersamaan, masyarakat bisa menganggap narasi tersebut sebagai pendapat mayoritas atau informasi yang benar.
Padahal, keseragaman konten belum tentu menunjukkan dukungan publik yang nyata. Pesan yang muncul berulang kali bisa saja berasal dari jaringan akun yang bekerja secara terorganisasi.
Kondisi tersebut berpotensi membuat masyarakat menerima informasi secara sepihak tanpa memeriksa kebenarannya.
Dampak lainnya, masyarakat yang terpengaruh narasi tersebut bisa memandang pihak pengkritik pemerintah sebagai kelompok yang harus dilawan.
Karena itu, Nenden menilai operasi semacam ini berbahaya bagi ruang demokrasi dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Komdigi Diminta Ikut Mengawasi Manipulasi Konten
Nenden menilai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memiliki peran penting dalam menangani penyebaran konten yang bertujuan memanipulasi persepsi publik.
Menurutnya, Komdigi memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi atau kanal digital yang memenuhi kriteria pelanggaran hukum.
Selain itu, pemerintah perlu mendorong platform digital meningkatkan sistem keamanan dan verifikasi agar jaringan akun tidak autentik lebih sulit beroperasi.
Nenden juga menyinggung keberadaan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 dan Nomor 128 Tahun 2026.
Kedua keputusan tersebut menjadi pedoman kerja dalam pengawasan dan penanganan konten disinformasi di ruang digital.
Pelaksanaannya harus terukur dan akuntabel. Penanganan konten juga perlu tetap melindungi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara sah.
Dengan demikian, upaya menangani disinformasi tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi kritik yang disampaikan masyarakat secara legal.
Penutupan Ribuan Kanal Belum Tentu Menghentikan Operasi
Meski Google telah menutup 19.372 kanal YouTube, Nenden memperkirakan aktivitas penyebaran narasi yang tidak autentik masih berpotensi berlanjut.
Menurutnya, pihak yang mengendalikan jaringan tersebut dapat mencari cara lain untuk mencapai tujuan mereka. Salah satunya dengan memindahkan aktivitas ke platform digital lain.
Ia juga menilai Google perlu terus memperbaiki sistem keamanan dan verifikasi agar jaringan serupa tidak mudah kembali beroperasi.
“Sebetulnya kalau Google tidak memperbaiki sistem keamanannya atau verifikasinya, tentu saja ini akan terus terjadi dan bisa jadi operasinya pindah dari YouTube ke platform lain,” jelas Nenden.
Ia menegaskan bahwa penutupan satu kanal tidak serta-merta menghentikan aktivitas pihak yang berada di belakangnya.
“Satu kanal ditutup, dia bisa cari cara lain untuk melakukan hal itu untuk mencapai tujuannya,” tambahnya.
Penutupan puluhan ribu kanal YouTube tersebut menjadi persoalan serius dalam pengelolaan ruang informasi digital Indonesia. Masyarakat membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk menilai kebijakan pemerintah.
Di tengah derasnya arus informasi, kemampuan membedakan dukungan publik yang autentik dengan narasi yang direkayasa menjadi semakin penting. Kritik, dukungan, dan perbedaan pendapat seharusnya tumbuh melalui percakapan publik yang jujur, bukan melalui manipulasi jaringan akun digital.



