Deadline – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi disebut telah menyatakan dukungan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran.
Dukungan tersebut membuka jalan bagi DPR untuk memulai proses politik konstitusional yang berpotensi berujung pada pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.
Isu pemakzulan ini kembali menguat pada Rabu, 11 November 2026. Sebelumnya, dukungan terhadap pengajuan HMP disebut baru mencapai lebih dari 50 anggota DPR. Namun, jumlah tersebut kemudian berkembang menjadi 120 anggota dari delapan fraksi.
Pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, menyampaikan adanya dukungan tersebut dalam perkembangan pembahasan di parlemen.
120 Anggota DPR Dukung Pengajuan HMP
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, sebelumnya mengungkapkan bahwa dukungan terhadap pengusulan Hak Menyatakan Pendapat terus bertambah.
Menurut Mardani, dukungan datang dari berbagai fraksi. Bahkan, sejumlah anggota DPR secara langsung menyampaikan keinginan untuk ikut menandatangani usulan tersebut.
Ia mengatakan anggota Fraksi PDIP juga menunjukkan antusiasme untuk terlibat dalam pengajuan HMP.
Mardani menyebut jumlah anggota PKS yang mendukung mencapai 12 orang. Sementara itu, ia memperkirakan dukungan dari anggota PDIP berpotensi melampaui jumlah tersebut.
Meski demikian, ia menyatakan angka dukungan dari masing-masing fraksi masih perlu dikonfirmasi.
Mardani menjelaskan, pengajuan HMP akan dimulai dengan penyampaian surat kepada pimpinan DPR. Setelah itu, pimpinan diharapkan membacakan surat tersebut dalam rapat paripurna.
DPR kemudian akan membahas apakah usulan tersebut dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.
Bagaimana Tahapan Pemakzulan Gibran?
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya sebagai wakil presiden.
Ada sejumlah tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum DPR dan MPR dapat mengambil keputusan mengenai pemberhentian seorang presiden atau wakil presiden.
Mardani menjelaskan, apabila DPR menerima usulan HMP, parlemen akan membentuk panitia khusus (pansus).
Pansus bertugas memeriksa dan meneliti persoalan yang menjadi dasar pengajuan pendapat DPR, termasuk dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan polemik ijazah Gibran.
Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kembali kepada rapat paripurna DPR.
Apabila DPR menyimpulkan terdapat alasan konstitusional untuk melanjutkan proses pemakzulan, DPR dapat membawa pendapat tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahkamah Konstitusi selanjutnya memeriksa dan memutus pendapat DPR sesuai kewenangannya.
Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses kembali ke parlemen untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional. Keputusan akhir mengenai pemberhentian wakil presiden berada pada MPR sesuai ketentuan UUD 1945.
Dengan demikian, dukungan 120 anggota DPR menjadi perkembangan politik penting, tetapi belum berarti keputusan pemakzulan telah ditetapkan.
Mardani Ungkap Alasan Surat Belum Dibacakan
Mardani juga menjelaskan alasan surat pengajuan Hak Menyatakan Pendapat belum disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya.
Menurut dia, sejumlah anggota DPR sempat mempertimbangkan untuk menyampaikan surat tersebut melalui interupsi sebelum rapat dimulai.
Namun, rencana itu akhirnya ditunda setelah mempertimbangkan agenda rapat paripurna yang merupakan pembukaan masa sidang dan dilanjutkan dengan rapat pimpinan.
Para pengusul kemudian sepakat menyampaikan surat kepada pimpinan DPR setelah rangkaian agenda tersebut selesai.
Mardani mengatakan keputusan itu diambil agar proses pengajuan tetap berjalan tanpa menimbulkan kegaduhan dalam rapat.
Ia berharap pimpinan DPR segera membacakan surat pengusulan HMP dalam rapat paripurna berikutnya.
Mardani juga menegaskan bahwa persyaratan awal pengajuan telah terpenuhi. Menurutnya, dukungan minimal 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi sudah tercapai.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah fraksi yang ingin mendalami persoalan tersebut sebelum menentukan sikap.
Beberapa fraksi juga memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk menggunakan hak konstitusional masing-masing tanpa harus mengikuti keputusan fraksi.
Putusan MA Nomor 742 K Jadi Dasar Polemik
Polemik yang melatarbelakangi pengajuan HMP berkaitan dengan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka.
Dalam bahan pemberitaan yang menjadi dasar polemik ini, disebutkan bahwa Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi sejumlah anggota DPR untuk mendorong proses politik terhadap Gibran.
Namun, persoalan keabsahan dokumen dan pemberhentian wakil presiden merupakan dua proses hukum dan ketatanegaraan yang berbeda.
Putusan pengadilan terkait suatu dokumen tidak dengan sendirinya memberhentikan seorang wakil presiden. Pemberhentian tetap harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.
Karena itu, proses di DPR masih membutuhkan pembahasan, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
Nasib Gibran Menunggu Keputusan DPR
Bertambahnya dukungan anggota DPR membuat wacana pemakzulan Gibran semakin mendapat perhatian.
Jika pimpinan DPR menerima dan mengagendakan usulan tersebut, pembahasan Hak Menyatakan Pendapat dapat memasuki tahap formal di parlemen.
Namun, belum ada keputusan akhir yang menyatakan Gibran harus meninggalkan jabatan wakil presiden.
Perkembangan selanjutnya bergantung pada keputusan DPR, hasil pemeriksaan Mahkamah Konstitusi apabila proses berlanjut, serta mekanisme pengambilan keputusan di MPR.
Dengan dukungan yang disebut mencapai 120 anggota dari delapan fraksi, perjalanan politik Gibran kini menghadapi tantangan baru di parlemen.
