Deadline – Aturan baru Badan Gizi Nasional (BGN) terkait jumlah relawan dan biaya operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai protes dari sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.
Kebijakan penyesuaian jumlah tenaga kerja berdasarkan kapasitas penerima manfaat dinilai sulit diterapkan di lapangan. Dampaknya, sejumlah relawan SPPG terancam menerima upah hanya Rp50 ribu hingga Rp70 ribu per hari.
Keluhan tersebut disampaikan dalam pertemuan 35 mitra SPPG yang tergabung dalam Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS) Kabupaten Ponorogo.
Pertemuan itu membahas sejumlah perubahan kebijakan BGN yang dinilai semakin membebani operasional dapur MBG.
Perubahan Aturan BGN Bikin Mitra SPPG Kesulitan
Ketua HMD GEMAS Ponorogo, Sugeng Hariyono, mengatakan salah satu persoalan utama adalah kebijakan penyesuaian jumlah relawan berdasarkan jumlah penerima manfaat atau ompreng yang diproduksi setiap dapur.
Menurut Sugeng, perubahan aturan tersebut membuat mitra kesulitan mengatur kebutuhan tenaga kerja dan pembiayaan operasional.
“Yang terakhir adalah aturan relawan yang dihimbau untuk dikurangi sesuai kapasitas penerima manfaat atau ompreng yang keluar. Itu yang bikin kami pusing,” kata Sugeng, Selasa (10/11/2026).
Dia menjelaskan, perubahan kebijakan operasional terjadi beberapa kali dalam waktu relatif singkat.
Awalnya, mitra mendapatkan biaya sewa dapur dengan skema tetap sebesar Rp6 juta per hari. Namun, skema tersebut kemudian diubah menjadi perhitungan berdasarkan jumlah penerima manfaat atau ompreng dikalikan Rp2.000.
Sugeng mengatakan mitra tetap menerima perubahan tersebut meskipun harus menyesuaikan kembali perencanaan keuangan dapur.
Namun, perubahan kembali terjadi pada skema biaya operasional. Perhitungan yang sebelumnya menggunakan biaya tambahan atau add cost diubah menjadi biaya tetap atau fixed cost berdasarkan jumlah ompreng yang diproduksi.
Besaran yang menjadi acuan dalam skema tersebut adalah Rp3.000 per ompreng.
Relawan SPPG Terancam Hanya Menerima Rp50 Ribu Sehari
Perubahan perhitungan operasional membuat mitra kesulitan membayar seluruh relawan yang bekerja di dapur MBG.
Sugeng mengungkapkan, pada awal pelaksanaan program, setiap dapur diarahkan menyediakan 47 relawan.
Namun, ketika pembiayaan mulai dihitung berdasarkan jumlah ompreng, dana yang tersedia dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembayaran seluruh pekerja.
Mitra pun menghadapi pilihan sulit. Mereka harus mengurangi jumlah relawan agar pengeluaran sesuai dengan anggaran atau mempertahankan seluruh pekerja dengan konsekuensi pembagian upah.
Sebagian relawan akhirnya sepakat menerima pembagian uang operasional secara bersama-sama.
Akibatnya, ada relawan yang hanya memperoleh Rp50 ribu hingga Rp70 ribu per hari. Bahkan, Sugeng menyebut sejumlah pekerja menerima sekitar Rp60 ribu sehari.
“Kalau harus mengurangi relawan, rasanya hati ini tidak tega. Mereka sudah bekerja, tiba-tiba dikurangi atau di-PHK. Akhirnya relawan menyepakati berapa pun uang operasional yang didapat dibagi bersama 47 orang. Ada yang menerima Rp60 ribu, bahkan Rp50 ribu sehari. Ini yang menjadi keprihatinan kami,” ungkapnya.
Sugeng menilai persoalan tersebut menyangkut nasib para pekerja yang membutuhkan penghasilan.
Dia mengatakan mitra masih bisa menanggung kerugian operasional secara pribadi. Namun, mereka merasa keberatan apabila perubahan kebijakan justru mengurangi pendapatan relawan.
“Kalau kerugian untuk mitra, tidak apa-apa. Yang sakit mungkin mitra seorang. Tetapi kalau sudah menyangkut relawan, rasanya kami tidak sampai hati,” ujarnya.
Karena itu, Sugeng meminta BGN mengevaluasi kembali kebijakan tersebut agar relawan tidak menjadi pihak yang menanggung dampak perubahan aturan.
“Harapan kami ada kaji ulang. Intinya relawan ini jangan dijadikan korban. Bisa dikatakan relawan kemarin hanya menjadi kelinci percobaan. Padahal mereka orang-orang yang benar-benar membutuhkan pekerjaan,” tegasnya.
Dapur dengan 1.600 Penerima Manfaat Tetap Membutuhkan Banyak Pekerja
Keluhan serupa disampaikan Momon, salah satu mitra SPPG di Ponorogo.
Dia menilai penyesuaian jumlah relawan berdasarkan jumlah penerima manfaat tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di setiap dapur.
Momon mencontohkan kondisi dapurnya yang melayani sekitar 1.600 penerima manfaat.
Menurutnya, jumlah tersebut tetap membutuhkan tenaga kerja yang cukup agar seluruh proses pengolahan makanan, pembersihan peralatan, hingga distribusi berjalan sesuai ketentuan.
“Terus terang, dengan adanya edaran itu, kondisi kami sebagai mitra sangat memprihatinkan. Dengan petunjuk teknis yang mengharuskan penyesuaian jumlah relawan, praktik di lapangan sangat sulit dilakukan,” kata Momon.
Dia mengatakan pengurangan pekerja juga berpotensi menambah beban relawan yang masih bertugas.
Padahal, pekerjaan di dapur MBG memiliki sejumlah tahapan yang membutuhkan tenaga dan waktu.
Salah satu contohnya adalah proses pencucian ompreng atau wadah makanan. Peralatan tersebut harus melalui beberapa tahapan pembersihan untuk menjaga kebersihan dan keamanan makanan.
Prosesnya meliputi pencucian menggunakan sabun, pembilasan dengan air bersih, penggunaan air panas, hingga pengeringan menggunakan oven.
Menurut Momon, seluruh tahapan tersebut membutuhkan jumlah pekerja yang memadai.
“Contohnya mencuci ompreng. Kita harus menjaga sterilitas dan kesehatan. Ada tahapan menggunakan air sabun, air bersih, air panas, kemudian oven. Kalau praktiknya harus mengikuti semua tahapan itu, sementara pekerjanya dikurangi, kami kesulitan,” jelasnya.
Momon menambahkan, jumlah pekerja sebelum adanya penyesuaian saja sudah cukup terbatas untuk memenuhi kebutuhan operasional dapur.
Karena itu, dia berharap BGN mempertimbangkan beban pekerjaan setiap dapur dalam menentukan kebutuhan relawan, bukan hanya melihat jumlah penerima manfaat.
BGN Tegaskan Mitra Tidak Wajib Mengurangi Relawan
Di tengah keluhan mitra SPPG Ponorogo, BGN memberikan penjelasan mengenai kebijakan penyesuaian jumlah relawan.
Melalui siaran pers tertanggal 5 November 2026, Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi mitra untuk mengurangi jumlah relawan.
Menurut Tysa, angka kebutuhan relawan berdasarkan jumlah penerima manfaat hanya berfungsi sebagai acuan alternatif untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja harian.
BGN juga memperbolehkan dapur mempekerjakan relawan melebihi angka acuan selama biaya operasional tidak melampaui pagu Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
Selain itu, mitra dapat menerapkan sistem pergiliran kerja atau shifting untuk mengatur kebutuhan tenaga kerja.
Melalui sistem tersebut, relawan dapat bekerja secara bergantian sesuai kebutuhan operasional dapur tanpa harus langsung memberhentikan pekerja.
Skema Insentif SPPG Berubah Melalui Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026
Perubahan pengaturan relawan juga berkaitan dengan penyesuaian skema insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG.
Sebelumnya, mitra menerima insentif dengan besaran tetap Rp6 juta per hari.
Namun, melalui Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 13 Tahun 2026, skema tersebut diubah menjadi perhitungan berdasarkan jumlah porsi makanan yang disalurkan dan hari operasional dapur.
Perubahan ini menjadi salah satu persoalan yang dibahas para mitra SPPG di Ponorogo karena berdampak terhadap perencanaan biaya operasional.
Mitra berharap BGN melakukan evaluasi agar kebijakan pembiayaan tetap mempertimbangkan kebutuhan nyata setiap dapur.
Mereka juga meminta agar penyesuaian anggaran tidak mengorbankan penghasilan relawan yang selama ini menjalankan kegiatan operasional program Makan Bergizi Gratis.
