Deadline – Dukungan anggota DPR RI terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bertambah. Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut pengajuan tersebut rencananya diserahkan kepada pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026) siang.
Mardani mengatakan inisiatif pengajuan HMP semakin mendapat dukungan dari anggota DPR. Seluruh fraksi juga dijadwalkan berkumpul untuk membahas sekaligus memperkuat jumlah anggota yang mendukung langkah tersebut.
“Kami bersyukur inisiatif Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terus menggelinding seperti bola salju. Siang ini kami akan kokohkan jumlah anggota dan semua fraksi ikut kumpul,” kata Mardani kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Ia memastikan surat pengajuan HMP akan diserahkan langsung kepada pimpinan DPR. Penyerahan tersebut akan dilakukan secara bersama-sama oleh anggota DPR yang mendukung inisiatif tersebut.
“Siang akan diserahkan surat ke pimpinan. Siang akan jalan bareng ke pimpinan,” ujarnya.
Mardani menegaskan rencana pengajuan HMP tidak akan dihentikan. Ia menyebut jumlah anggota DPR yang memberikan dukungan terus mengalami peningkatan.
Menurutnya, DPR perlu mengambil langkah terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Hak Menyatakan Pendapat tetap akan jalan, hari ini kita akan kumpul dan angkanya terus bertambah, DPR konsisten harus ada aksi dari putusan MK dan MA,” tuturnya.
Gibran Pilih Tempuh Jalur Hukum di PTUN
Di tengah rencana pengajuan HMP tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelumnya telah menyampaikan sikapnya terkait polemik yang berkembang.
Gibran menegaskan tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan. Ia juga menyatakan menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Gibran juga mengungkapkan telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan sejumlah arahan dan masukan mengenai persoalan yang sedang dihadapinya.
Ia menyebut Prabowo sudah dianggap seperti orang tua sendiri yang memberikan nasihat.
“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ungkapnya.
Gibran Siapkan Dokumen Pendidikan dan Koordinasi dengan Kemendikdasmen
Gibran menyatakan akan terus memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ia juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait kemungkinan pengajuan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA.
Putusan MA yang dimaksud menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal.
Gibran menyebut salah satu arahan Presiden Prabowo adalah menyiapkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sarjana (S-1), untuk menghadapi proses hukum.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S-1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA. Itu saja,” kata Gibran.
Dengan demikian, polemik ijazah Gibran kini diikuti dua perkembangan. Di DPR, Mardani Ali Sera menyebut dukungan terhadap pengajuan HMP terus bertambah dan suratnya akan diserahkan kepada pimpinan DPR. Sementara itu, Gibran menyatakan akan menghadapi persoalan tersebut melalui jalur hukum dan menyiapkan dokumen pendidikannya.
