Deadline – Polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian. Gibran menyatakan siap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai langkah tersebut tidak akan memberikan hasil karena Mahkamah Agung (MA) sudah mengeluarkan putusan final terkait perkara yang sama.
Yusril menyampaikan pandangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11). Menurutnya, persoalan yang ingin diperjuangkan Gibran melalui PTUN memiliki materi yang sama dengan perkara yang telah diputus oleh MA.
“Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” kata Yusril.
Yusril Sebut PK Jadi Upaya Hukum yang Tersisa
Yusril menjelaskan, upaya hukum yang masih mungkin ditempuh dalam perkara tersebut adalah Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Namun, ia mempertanyakan siapa pihak yang akan mengajukan upaya hukum tersebut. Menurut Yusril, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) tidak memiliki rencana untuk mengajukan PK.
Ia bahkan menyebut kementerian terkait akan melaksanakan putusan yang sudah ada.
Yusril juga menjelaskan bahwa Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang ia sampaikan dalam menjelaskan posisi hukum Gibran.
“Enggak ada (celah lagi). Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan,” jelas Yusril.
Ia menilai pembuktian keabsahan ijazah harus dilakukan melalui forum pengadilan. Jika penjelasan disampaikan di luar proses hukum, Gibran hanya dapat menggunakan ruang publik, termasuk media sosial.
Yusril Sudah Jelaskan Persoalan Hukum kepada Prabowo
Yusril mengaku telah memberikan penjelasan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai perkembangan persoalan ijazah Gibran.
Sebagai Menko yang membidangi urusan hukum, ia bertugas menjelaskan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), putusan MA, serta konsekuensi hukum yang muncul dari kedua putusan tersebut.
“Ya tugas sayalah menjelaskan persoalan-persoalan hukum, apa putusan MK seperti apa, putusan Mahkamah Agung seperti apa, apa implikasi-implikasinya. Tugas saya untuk memberikan penjelasan,” ungkapnya.
Penjelasan Yusril tersebut muncul setelah Gibran menyampaikan keinginannya untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui PTUN.
Gibran Sempat Ajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Pertemuan tersebut berlangsung selama sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11).
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden. Permohonan tersebut muncul di tengah polemik mengenai keabsahan ijazah dan dokumen pendidikannya.
Namun, Prabowo disebut tidak menolak maupun memberikan persetujuan atas permohonan tersebut.
Prasetyo juga mengungkapkan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.
“Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” kata Prasetyo.
Gibran Mengaku Siap Hadapi Proses Hukum
Menanggapi isu pengunduran dirinya, Gibran mengakui telah bertemu dengan Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan sejumlah saran dan masukan terkait persoalan yang sedang dihadapinya.
Gibran mengatakan Prabowo menyarankan agar dirinya tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan melalui PTUN.
Ia diminta menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi atau sarjana (S1).
Selain itu, Prabowo juga menyarankan Gibran berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Gibran mengaku memiliki kedekatan pribadi dengan Prabowo. Ia bahkan menganggap Presiden sebagai sosok ayah sendiri.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ungkap Gibran.
Perbedaan Pandangan soal Langkah Hukum Gibran
Pernyataan Gibran dan Yusril memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan polemik ijazah tersebut.
Gibran menyatakan siap menghadirkan dokumen pendidikan melalui PTUN dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK.
Sementara itu, Yusril menilai pengajuan perkara melalui PTUN tidak akan memberikan manfaat apabila materi yang dipersoalkan sudah diputus secara final oleh MA.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, Gibran menyatakan tetap ingin memperjuangkan pembuktian dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Adapun Yusril menegaskan bahwa langkah hukum harus mempertimbangkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum final.
