Deadline – Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Kapoksi PDIP di Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengkritik rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Deddy Sitorus menilai langkah tersebut tidak tepat. Menurutnya, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menganulir putusan Mahkamah Agung (MA).
Ia bahkan menduga keinginan Gibran menempuh proses hukum melalui PTUN hanya menjadi upaya untuk mengulur waktu di tengah polemik yang berkembang.
“Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi,” ujar Deddy Sitorus kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Deddy Pertanyakan Alasan Gibran Memilih PTUN
Deddy menjelaskan, PTUN memiliki kewenangan untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan pejabat negara.
Karena itu, ia mempertanyakan dasar hukum yang akan digunakan pihak Gibran untuk mengajukan gugatan ke PTUN.
Menurut Deddy, Gibran perlu menjelaskan siapa pihak yang akan digugat dan keputusan administrasi apa yang menjadi objek sengketa.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan surat keterangan (suket) yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan sebelumnya sudah pernah dibawa ke PTUN.
Namun, menurut Deddy, perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak pernah menghadiri persidangan tersebut. Akibatnya, penggugat akhirnya mencabut gugatan.
“Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN tetapi perwakilan Kemendikdasmen tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya,” katanya.
Deddy Sitorus Sebut Kesempatan Klarifikasi Sudah Diberikan
Deddy Sitorus menilai kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan membuktikan keabsahan dokumen pendidikan sebenarnya sudah tersedia.
Namun, ia menyayangkan kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait, termasuk Kemendikdasmen dan pihak Gibran.
Atas dasar itu, Deddy Sitorus mempertanyakan kembali alasan Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan dokumen pendidikannya melalui jalur peradilan tata usaha negara.
“Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa,” ucapnya.
Ia kemudian menilai langkah tersebut berpotensi hanya menjadi cara untuk memperpanjang persoalan.
“Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendikdasmen dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja,” pungkas Deddy Sitorus.
Gibran Sampaikan Keinginan Mundur kepada Prabowo
Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran mencuat bersamaan dengan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut, Gibran menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran.
Ia menjelaskan bahwa salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan keinginan Gibran untuk mundur di tengah dinamika yang berkembang mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Prabowo Tidak Menolak Keinginan Gibran
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut. Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” jelasnya.
Selain menyampaikan keinginan mundur, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses peradilan tata usaha negara.
Prasetyo menyebut permintaan tersebut disampaikan Gibran dalam diskusi bersama Prabowo.
“Nah namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” ungkap Prasetyo.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari perkembangan polemik dokumen pendidikan Gibran. Sementara itu, kritik Deddy Sitorus menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai jalur hukum yang hendak ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
