Deadline – Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk tetap memperjuangkan keabsahan ijazahnya melalui proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Saran tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu Gibran di Istana Presiden pada Selasa (10/11/2026) pagi. Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan sejumlah masukan terkait dinamika dan polemik yang sedang berkembang.
Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo telah memberikan banyak saran kepadanya. Ia bahkan menyebut Presiden sudah seperti ayahnya sendiri.
“Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prabowo Minta Gibran Tunjukkan Dokumen Pendidikan
Salah satu arahan Prabowo adalah meminta Gibran tetap berjuang dalam proses hukum di PTUN Jakarta.
Prabowo menyarankan agar Gibran menghadirkan seluruh dokumen pendidikan yang dimilikinya, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi atau strata satu (S1).
Menurut Gibran, langkah tersebut diperlukan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses persidangan.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” ujar Gibran.
Prabowo Sarankan Koordinasi dengan Kemendikdasmen
Selain meminta Gibran melanjutkan proses persidangan, Prabowo juga menyarankan agar Wakil Presiden berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Koordinasi tersebut berkaitan dengan rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Langkah itu menyusul putusan kasasi MA yang membatalkan surat keputusan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran.
Gibran menjelaskan bahwa pengajuan PK perlu melibatkan Kemendikdasmen karena kementerian tersebut merupakan pihak tergugat dalam perkara tersebut.
Dengan demikian, pengajuan upaya hukum lanjutan perlu dikoordinasikan dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK.
“Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran.
Gibran Tak Ingin Polemik Ijazah Berlarut-larut
Dalam kesempatan yang sama, Gibran menyampaikan sikapnya terhadap berbagai tanggapan masyarakat mengenai polemik ijazah tersebut.
Ia mengaku menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, setiap masukan perlu dihargai sebagai bagian dari dinamika yang sedang berlangsung.
Meski demikian, Gibran berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik politik yang berkepanjangan.
Ia menegaskan tidak ingin perdebatan mengenai ijazahnya terus berlarut-larut di tengah masyarakat.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujarnya.
Pernyataan Gibran tersebut menunjukkan bahwa ia akan mengikuti saran Prabowo dengan melanjutkan langkah hukum di PTUN Jakarta serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen terkait kemungkinan pengajuan PK ke MA.
Proses hukum tersebut menjadi jalur yang akan ditempuh untuk menangani persoalan dokumen penyetaraan pendidikannya.
