Deadline – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Pemerintah memutuskan menghentikan sementara pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPP) di Pulau Jawa setelah menemukan ketimpangan distribusi fasilitas yang cukup tajam.
Keputusan tersebut diambil Badan Gizi Nasional (BGN) setelah evaluasi menunjukkan sebagian besar dapur MBG justru terkonsentrasi di wilayah Jawa. Padahal program ini ditujukan untuk menjangkau seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil.
MBG saat ini telah memiliki 27.877 dapur yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Namun, jumlah terbanyak berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat pemerataan layanan gizi nasional.
Kepala BGN yang baru dilantik, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa pembangunan dapur yang terus bertambah belum tentu mencerminkan keberhasilan program. Menurutnya, aspek pemerataan harus menjadi perhatian utama agar manfaat program dapat dirasakan oleh seluruh penerima manfaat.
“Dapur ini masih menumpuk di Jawa,” kata Nanik usai pelantikannya di Istana Kepresidenan Jakarta.
Program MBG kini tidak lagi berfokus pada jumlah dapur yang dibangun. Pemerintah akan mengukur keberhasilan melalui tingkat pemanfaatan dan efektivitas dapur dalam melayani masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, BGN memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran dapur baru di Pulau Jawa. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi baru untuk mempercepat pemerataan layanan gizi ke wilayah yang selama ini masih minim fasilitas.
Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi sasaran utama pengembangan program berikutnya. Pemerintah menilai daerah-daerah tersebut lebih membutuhkan dukungan layanan gizi karena menghadapi keterbatasan akses, transportasi, dan infrastruktur.
Untuk mengatasi tantangan geografis di luar Jawa, pemerintah tidak selalu membangun dapur baru dari awal. BGN menyiapkan skema pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia, termasuk mengoptimalkan kantin sekolah sebagai pusat produksi makanan bergizi.
Langkah tersebut dinilai lebih efisien dibandingkan membangun infrastruktur baru yang membutuhkan biaya besar dan waktu lebih lama.
BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak guna mempercepat perluasan layanan. Pendanaan dan operasional dapur di luar Jawa akan didorong melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kerja sama dengan BUMN, serta dukungan hibah dari lembaga nasional maupun internasional.
Melalui strategi pemerataan ini, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau lebih banyak anak di daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan gizi. Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan kualitas sumber daya manusia antara wilayah pusat dan daerah pinggiran di seluruh Nusantara.
