Deadline – Djoeir Moehamad merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia yang kiprahnya membentang dari masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, revolusi kemerdekaan, hingga era demokrasi parlementer. Sosok kelahiran Sumatera Barat ini dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, politisi Partai Sosialis Indonesia (PSI), sekaligus penggagas gagasan otonomi daerah yang kemudian dikenal luas sebagai Mosi Djoeir Moehamad.
Meski namanya tidak sepopuler sejumlah tokoh nasional lain, kontribusi Djoeir dalam dunia politik, perjuangan diplomasi, dan mempertahankan persatuan Indonesia menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Ia juga pernah mendapat tugas langsung dari Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta untuk meredakan konflik antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh daerah ketika pergolakan PRRI mulai memanas.
Berasal dari Tilatang Kamang yang Sarat Semangat Perlawanan
Djoeir Moehamad lahir pada 21 Desember 1916 di Garingging, Jorong Bukareh, Nagari Koto Tangah, Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia merupakan anak keempat dari enam bersaudara pasangan Moehammad bergelar Datuk Rajo Api dan Nuri.
Sejak kecil, Djoeir tumbuh di lingkungan keluarga yang berkecukupan. Ayahnya dikenal sebagai petani sekaligus pengusaha angkutan yang memiliki bendi, pedati, dan kuda pengangkut barang.
Masa kecilnya dipengaruhi kuat oleh semangat anti-penjajahan yang hidup di masyarakat Tilatang Kamang. Daerah tersebut memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap pemerintah kolonial, mulai dari dukungan terhadap Perang Paderi hingga Perang Kamang.
Walaupun Perang Kamang telah berakhir sebelum Djoeir lahir, penolakan masyarakat terhadap kebijakan Belanda masih terus berlangsung. Banyak warga menolak membayar pajak kolonial maupun kerja paksa sehingga harus menghadapi penangkapan dan pengasingan. Situasi itu membentuk karakter Djoeir sejak usia dini.
Pendidikan Menjadi Jalan Membentuk Pemikiran Politik
Orang tua Djoeir sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya meski keduanya tidak menguasai huruf Latin. Ia mengawali pendidikan di Volks Onderwijh selama lima tahun sebelum melanjutkan ke sekolah pertanian di Pakan Kamis, Kabupaten Agam.
Seperti banyak anak Minangkabau pada zamannya, malam hari diisi dengan belajar agama di surau.
Setelah lulus sekolah pertanian pada 1929, Djoeir melanjutkan pendidikan ke Moderne Islamietische Kweekschool di Bukittinggi. Selama tinggal di kota tersebut, ia menetap di rumah keluarga Djamil Djambek dan memperdalam ilmu agama di Sumatera Thawalib Parabek di bawah bimbingan Syekh Ibrahim Musa Parabek.
Lingkungan pendidikan itu memperkuat kesadarannya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saat berusia 16 tahun, Djoeir juga berkesempatan bertemu Mohammad Hatta yang sedang pulang dari Belanda.
Aktif di Muhammadiyah Hingga Berangkat ke India
Semasa muda, Djoeir aktif di Hizbul Wathan Muhammadiyah dan dipercaya menjadi wakil ketua. Ia juga terlibat dalam Pemuda Muhammadiyah.
Pada 1933, Djoeir menjadi salah satu utusan Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat dalam Kongres Pemuda Muhammadiyah di Batavia. Di sana ia bertemu Boediman, seorang guru Perguruan Rakyat yang mendorongnya melanjutkan pendidikan ke India.
Keinginan belajar di luar negeri akhirnya diwujudkan meski harus menghadapi keterbatasan biaya. Ibunya bahkan menggadaikan sebidang sawah untuk membiayai perjalanan awal.
Saat singgah di Negeri Sembilan, Malaysia, dana yang dimilikinya habis. Djoeir kemudian memberanikan diri menemui Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Abdul Rahman, untuk meminta bantuan.
Keberanian tersebut membuahkan hasil. Sang raja memberikan bantuan sebesar 100 dolar Malaysia sehingga Djoeir dapat melanjutkan perjalanan menuju India.
Menjadi Mahasiswa Politik di India
Di India, Djoeir menempuh pendidikan Political Economics di National Moslem University.
Selama menjadi mahasiswa, ia aktif menulis artikel di majalah Panji Islam dan Pedoman Masjarakat. Honor dari tulisan tersebut menjadi sumber biaya kuliah sekaligus kebutuhan hidup sehari-hari.
Djoeir juga dipercaya memimpin All Indonesian-Malayan Student Federation, organisasi mahasiswa asal kawasan Melayu yang belajar di India.
Pada 1939, sebagai ketua organisasi tersebut, ia bertemu Presiden Partai Kongres Nasional India, Subhas Chandra Bose. Djoeir bahkan diajak mengikuti kampanye politik ke berbagai daerah di India.
Namun, meningkatnya ancaman Perang Dunia II membuat Bose menyarankan Djoeir kembali ke Indonesia dan membantu biaya kepulangannya. Pada 1940, Djoeir kembali ke Tanah Air setelah menyelesaikan program baccalaureate.
Terjun ke Dunia Pendidikan dan Gerakan Bawah Tanah
Sekembalinya ke Indonesia, Djoeir mengajar di Kulliyatul Muallimin dan Kulliyatul Muallimat di Padang Panjang atas ajakan Leon Salim. Ia juga mengajar di INS Kayu Tanam yang dipimpin Mohammad Syafei.
Selain mengajar, Djoeir mulai aktif dalam kelompok politik PNI-Pendidikan bersama Leon Salim dan Chatib Sulaiman.
Karena pemerintah Hindia Belanda melarang aktivitas partai politik nonkooperatif, perjuangan dilakukan secara rahasia melalui gerakan bawah tanah.
Pada 1942, kelompok tersebut merencanakan demonstrasi agar Belanda menyerahkan kekuasaan kepada bangsa Indonesia. Namun rencana itu terbongkar dan banyak tokoh ditangkap. Djoeir lolos dari penangkapan karena sedang berada di Bukittinggi.
Peran Penting pada Masa Pendudukan Jepang
Saat Jepang menguasai Indonesia, Djoeir menjadi anggota Komite Rakyat daerah Agam yang dibentuk Soekarno. Meski kemudian dibubarkan Jepang, pengalaman tersebut memperluas jaringan perjuangannya.
Ia lalu direkrut menjadi pegawai tinggi Gunseibu Sumatera pada Cultural Research Institute yang bertugas meneliti budaya Minangkabau dan wilayah Sumatera.
Pada 1944, Djoeir mengikuti pendidikan pegawai tinggi Jepang di Batusangkar sebelum dipercaya melatih ribuan pemuda Seinendan di Sumatera Barat. Ia bahkan menjabat sebagai Seinendancho atau pimpinan organisasi pemuda tersebut.
Pada akhir 1944, Djoeir juga bergabung dalam Chuo Sangi-In Sumatera dan ikut mengumpulkan aspirasi masyarakat mengenai gagasan Sumatera Merdeka.
Hasil perjalanan ke berbagai keresidenan menunjukkan mayoritas masyarakat Sumatera menginginkan bergabung dalam Indonesia merdeka, bukan membentuk negara sendiri.
Berjuang Setelah Indonesia Merdeka
Sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945, Djoeir ikut bergabung dalam redaksi Harian Kedaoelatan Rakjat yang dipimpin Adinegoro.
Ia juga berperan menyelundupkan senjata dari Pekanbaru menuju Bukittinggi demi mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Di bidang politik, Djoeir menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Daerah Sumatera Barat dan bergabung ke Partai Sosialis pimpinan Sutan Sjahrir.
Setelah Partai Sosialis pecah, ia mengikuti Sjahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia dan menjabat Ketua Dewan Daerah Besar PSI untuk Sumatera.
Selama revolusi, Djoeir juga menjadi anggota Majelis Pertahanan Rakyat Daerah, Dewan Pertahanan Daerah Sumatera Barat, staf Residen Sutan Mohammad Rasjid, Delegasi Republik Indonesia pada Asian Relation Conference di New Delhi tahun 1947, hingga Sekretaris Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang menangani urusan sosial.
Mosi Djoeir Moehamad Menjadi Tonggak Otonomi Daerah
Karier politik Djoeir mencapai puncaknya ketika menjadi anggota parlemen pada masa Republik Indonesia Serikat dan kemudian DPRS setelah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ia memimpin Komisi Dalam Negeri dan Komisi Penerangan.
Pada 1954, Djoeir menyampaikan pidato yang menekankan pentingnya pelaksanaan otonomi daerah secara lebih luas.
Pidato tersebut kemudian dikenal sebagai Mosi Djoeir Moehamad dan menjadi salah satu gagasan penting dalam pembahasan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menolak Mendukung PRRI Meski Dipenjara
Ketika pergolakan PRRI terjadi pada 1958, Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta meminta Djoeir menemui tokoh-tokoh daerah agar tuntutan otonomi tidak berkembang menjadi pemberontakan.
Namun, ketika berada di Bukittinggi, Djoeir justru ditahan karena menolak menyampaikan pidato melalui radio yang menyatakan dirinya sebagai pemimpin PSI mendukung PRRI.
Sikap tersebut menunjukkan pendiriannya yang memilih tidak memberikan dukungan politik melalui pernyataan yang bertentangan dengan keyakinannya.
Mengakhiri Karier Politik dan Menulis Memoar
Setelah bebas, Djoeir meninggalkan dunia politik. Keputusan itu diambil setelah Presiden Soekarno membubarkan Partai Sosialis Indonesia pada 1960 karena sejumlah tokohnya dituding terlibat dalam PRRI.
Djoeir kemudian menjalani kehidupan bersama keluarganya. Ia memiliki delapan anak dan 14 cucu dari tiga istrinya.
Pada 1997, saat berusia 80 tahun, ia menerbitkan autobiografi berjudul Memoar Seorang Sosialis yang ditulis bersama Abrar Yusra.
Djoeir Moehamad meninggal dunia pada 29 Mei 1999 dalam usia 82 tahun dan dimakamkan di TPU Pondok Kelapa, Jakarta.
Warisan pemikirannya mengenai otonomi daerah, perjalanan panjangnya sebagai pejuang kemerdekaan, serta konsistensinya dalam memperjuangkan persatuan Indonesia menjadikan Djoeir Moehamad sebagai salah satu tokoh nasional yang memiliki peran penting dalam sejarah politik Indonesia.
