Deadline – Prostitusi Jakarta tidak muncul tiba-tiba. Praktik ini tumbuh sejak masa kolonial, terus bertahan di era Jepang, dan makin meluas setelah kemerdekaan. Data sejarah menunjukkan satu pola kuat: kemiskinan dan tekanan ekonomi menjadi pendorong utama.
Sejak awal, kondisi ekonomi penduduk pribumi berada di level subsisten. Banyak lahan disewa untuk tanaman ekspor. Warga kehilangan kontrol atas sumber penghidupan. Saat ekonomi uang masuk ke desa, ketimpangan makin terasa. Puncaknya terjadi saat depresi ekonomi 1930-an. Perusahaan bangkrut, proyek dihentikan, dan pengangguran melonjak tajam.
Situasi ini mendorong sebagian orang masuk ke dunia prostitusi. Bukan pilihan ideal, tetapi jalan bertahan hidup.
Urbanisasi Besar, Kota Tak Siap
Urbanisasi Jakarta memperparah kondisi. Sejak 1870, pembangunan rel kereta dan jalan raya mempercepat perpindahan orang desa ke kota. Banyak datang tanpa keterampilan non-pertanian.
Mereka berkumpul di sekitar pusat ekonomi. Contohnya kawasan stasiun Kota, Jatinegara, Tanah Abang, dan pelabuhan Tanjung Priok. Di titik ini muncul penginapan murah, warung minuman, dan praktik prostitusi.
Mayoritas pendatang adalah pria. Ketimpangan ini menciptakan permintaan tinggi terhadap layanan seks. Di saat yang sama, kemiskinan di kota juga melahirkan gelandangan dan pengemis, terutama di Pancoran dan Glodok.
Sejak Batavia: Prostitusi Sudah Terstruktur
Prostitusi Batavia sudah ada sejak abad ke-17. Awalnya terkonsentrasi di kawasan Macao Po, sekarang dikenal sebagai Jakarta Kota. Lalu menyebar ke Gang Mangga, Gang Hauber, dan Kaligot.
Pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda membiarkan praktik ini berjalan. Mereka menganggap prostitusi sebagai sarana hiburan bagi tentara. Pelacur didominasi perempuan Cina, Indo, dan Jepang. Konsumen utamanya serdadu dan orang Eropa.
Era Jepang: Kontrol Ketat dan Terorganisir
Saat pendudukan Jepang, prostitusi dikontrol secara ketat. Pemerintah militer mengatur perekrutan perempuan. Aparat desa ikut terlibat.
Rumah bordil dikelola secara sistematis. Pelanggan didominasi tentara Jepang. Sistem ini lebih tertutup dibanding era sebelumnya, tetapi praktiknya tetap berlangsung.
Pasca Kemerdekaan: Ledakan Penduduk dan Masalah Sosial
Jakarta tahun 1950-an menghadapi lonjakan penduduk. Kota ini menjadi pusat politik dan simbol negara baru. Arus urbanisasi meningkat tajam.
Namun, lapangan kerja terbatas. Banyak pendatang tidak terserap sektor formal. Akibatnya, masalah sosial meningkat, termasuk prostitusi.
Pada periode ini, banyak pelacur berasal dari Jawa Barat, terutama Indramayu. Jaringan mucikari juga berkembang. Sebagian adalah mantan pelacur yang beralih peran.
Penyakit Menyebar, Solusi Tidak Tuntas
Dampak langsung dari prostitusi adalah penyebaran penyakit kelamin. Pada periode 1927–1930, jumlah penderita meningkat. Setelah kemerdekaan, penyakit seperti sifilis atau “raja singa” tetap tinggi.
Beberapa wilayah bahkan punya istilah lokal, seperti “penyakit mangga” di sekitar Gang Mangga.
Kramat Tunggak: Solusi yang Gagal Menutup Masalah
Pemerintah mencoba solusi dengan lokalisasi. Tahun 1970, Kramat Tunggak ditetapkan sebagai pusat relokasi pelacur. Kebijakan ini diperkuat oleh keputusan Gubernur Ali Sadikin.
Lokasi ini berada dekat Tanjung Priok. Awalnya bercampur dengan permukiman warga. Selain Kramat Tunggak, praktik prostitusi juga tersebar di Cilincing, Kalibaru, Koja, hingga Penjaringan.
Namun, penutupan lokalisasi tidak menyelesaikan masalah. Saat satu tempat ditutup, lokasi baru muncul. Contohnya Rawa Malang, Boker, dan Kali Jodo.
Kramat Tunggak sendiri resmi ditutup pada 31 Desember 1999. Lahan tersebut kemudian dibangun Jakarta Islamic Centre.
Razia Tanpa Solusi Ekonomi
Pemerintah sering melakukan razia. Pelacur ditangkap lalu diberi pembinaan. Namun cara ini tidak efektif.
Masalah utama tidak disentuh: kurangnya lapangan kerja. Banyak perempuan kembali ke prostitusi karena tidak punya alternatif penghasilan.
Selain itu, konsumen hampir tidak pernah diberi sanksi. Permintaan tetap tinggi. Pasar tetap hidup.
Sejarah Berulang: Masalah Tak Pernah Selesai
Sejak era Belanda hingga Indonesia merdeka, berbagai regulasi sudah dibuat. Contohnya aturan tahun 1852 dan 1874 untuk mengendalikan prostitusi.
Namun hasilnya sama. Praktik ini tidak hilang. Polanya jelas. Saat satu titik ditekan, titik lain muncul.
Fenomena ini seperti balon. Ditekan di satu sisi, mengembang di sisi lain.
Fakta sejarah menunjukkan tiga faktor utama:
- Kemiskinan mendorong orang masuk prostitusi
- Urbanisasi menciptakan permintaan dan suplai
- Kebijakan tanpa solusi ekonomi gagal menekan praktik
Selama akar masalah tidak diselesaikan, prostitusi di Jakarta akan terus berulang dalam bentuk baru.
