Deadline – Gelombang kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat dari kalangan mahasiswa di Yogyakarta. Kritik keras itu muncul dalam forum publik “Terus Terang Mahfud MD” yang digelar di Universitas Islam Indonesia dan disiarkan melalui kanal YouTube Mahfud MD Official pada Kamis, 21 Mei 2026.
Sorotan utama datang dari Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto. Dalam forum tersebut, ia melontarkan pernyataan kontroversial terkait SPPG yang langsung memicu perhatian peserta diskusi.
Menurut Tiyo, “SPPG sejatinya adalah Satuan Penjilat Prabowo-Gibran.” Pernyataan itu disampaikan saat membahas sikap sejumlah kampus yang menolak mengelola program SPPG.
Forum diskusi itu turut dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Mahfud MD, Rocky Gerung, dan Okky Madasari.
Di hadapan peserta forum, Tiyo menyampaikan keresahannya terhadap kondisi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Ia menilai kepercayaan publik terhadap pemerintah terus menurun sejak proses Pilpres 2024.
Menurutnya, berbagai kebijakan kontroversial menjadi pemicu meningkatnya kekecewaan masyarakat sipil dan mahasiswa terhadap pemerintah saat ini.
“Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah itu tidak hanya dibuat tetapi terus-menerus dipertahankan dan diperbesar,” kata Tiyo dalam forum tersebut.
Ia juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Tiyo menilai putusan tersebut meninggalkan persoalan etik dan hukum yang masih melekat di mata publik.
“Kita punya memori yang begitu luar biasa misalnya ya tentang putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang membuat Gibran bisa jadi wapres hari ini. Mana mungkin kita percaya bahwa orang yang namanya Prabowo Subianto akan menegakkan hukum sementara wakil presidennya saja itu cacat hukum,” ujarnya.
Pernyataan paling keras muncul ketika Tiyo membahas penolakan kampus terhadap pengelolaan SPPG. Ia memuji langkah Universitas Islam Indonesia yang disebutnya menolak mengelola program tersebut.
“Saya harus apresiasi pada UII karena secara tegas menolak untuk mengelola SPPG. Menolak mengelola SPPG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik. Karena SPPG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo-Gibran,” katanya yang langsung disambut tepuk tangan peserta forum.
Kritik MBG dan Anggaran Pendidikan
Selain membahas SPPG, Tiyo juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menilai pelaksanaan program tersebut berpotensi mengganggu anggaran pendidikan nasional dan bertentangan dengan amanat konstitusi.
“Yang terjadi adalah demi memberi nutrisi dia melanggar konstitusi. Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan yang jelas-jelas dirampas oleh BGN dari anggaran pendidikan,” ujarnya.
Tiyo menyebut angka Rp223 triliun sebagai nilai anggaran pendidikan yang terdampak akibat program MBG. Menurutnya, dana sebesar itu bisa digunakan untuk memperluas akses pendidikan tinggi gratis.
“Kalau 223 triliun anggaran pendidikan yang dirampas oleh MBG itu kita kelola untuk pendidikan, kita hanya butuh 180 triliun untuk menggratiskan seluruh mahasiswa,” katanya.
Meski mengkritik pelaksanaan MBG, Tiyo menegaskan pihaknya tidak menolak upaya pengentasan stunting di Indonesia.
“BEM UGM tidak pernah mengatakan untuk MBG itu dihentikan karena kita sadar bahwa persoalan stunting itu penting. Tapi MBG yang ugal-ugalan, MBG yang total, MBG yang jadi celah bagi korupsi itulah yang kami kritisi,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut MBG berpotensi menjadi ruang penyimpangan kekuasaan dan korupsi yang terstruktur.
“MBG itu investasi yang baik bagi kemenangan politikmu, bukan bagi kesejahteraan rakyat. Justru lebih dekat pada korupsi yang tersistematis, korupsi yang dilegalkan,” ucap Tiyo.
