Deadline – Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis atau MBG di Cakung, Jakarta Timur, memicu sorotan tajam dari DPR. Program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi pelajar itu justru menyeret ratusan siswa ke layanan kesehatan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menilai kasus keracunan tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan Badan Gizi Nasional atau BGN terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Menurut Yahya, BGN terlalu fokus mengejar jumlah pembangunan SPPG dibanding memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi penerima manfaat MBG.
“BGN harusnya fokus pada kualitas bukan kuantitas saja,” kata Yahya, Sabtu, 9 Mei 2026.
Sorotan itu muncul di tengah ambisi besar BGN membangun 33 ribu SPPG hingga akhir 2026. Target tersebut disiapkan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia.
Data di laman resmi BGN mencatat sudah ada 27.641 SPPG yang beroperasi sejak 6 Januari 2025 hingga 9 Mei 2026. Jumlah itu dinilai Yahya seharusnya sudah cukup untuk membangun sistem pengawasan pangan yang ketat.
Yahya menegaskan pembangunan fasilitas tidak boleh mengabaikan standar keamanan makanan. Ia meminta BGN benar-benar mengawasi syarat penting seperti sertifikat laik higiene sanitasi atau SLHS serta instalasi pengolahan air limbah atau IPAL.
“Harusnya persyaratan keamanan pangan seperti SPPG memiliki SLHS, IPAL itu yang diawasi betul, bukan membangun SPPG saja,” ujar Yahya.
Kasus keracunan diduga berasal dari sajian MBG yang didistribusikan SPPG Pulogebang 15. Makanan itu dikonsumsi murid di wilayah Cakung, Jakarta Timur.
Kepala Dinas Kesehatan Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan pihaknya menerima 252 laporan dari orang tua murid ke sekolah terkait dugaan keracunan tersebut.
Dari jumlah itu, sebanyak 188 murid telah mengakses layanan kesehatan. Hingga Sabtu, masih ada 26 murid yang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit.
“Sampai saat ini ada 26 murid yang dirawat di beberapa rumah sakit,” kata Ani.
Dinas Kesehatan Jakarta mengklaim telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SPPG Pulogebang 15 sebelum insiden terjadi. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi kesehatan lingkungan, pelatihan penjamah makanan, serta penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi.
“IKL sudah dilakukan, dan saat ini SPPG dalam proses perbaikan dan pelatihan bagi penjamah makanan,” ujar Ani.
Meski begitu, penyebab pasti keracunan belum dapat dipastikan. Pemeriksaan laboratorium masih berlangsung dan hasilnya baru dijadwalkan keluar pada Selasa, 12 Mei 2026.
Namun dari pemeriksaan awal terhadap kondisi fisik makanan, dugaan sementara mengarah pada menu pangsit tahu yang disajikan dalam paket MBG.
“Namun, dugaan dari fisik makanan berasal dari sajian pangsit tahu,” ucap Ani.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi program MBG yang selama ini dipromosikan sebagai solusi pemenuhan gizi nasional. Di tengah target puluhan juta penerima manfaat, pengawasan mutu makanan kini menjadi perhatian utama publik.
