Deadline – Jusuf Kalla menegaskan pernyataan keras kepada Ade Armando terkait polemik konflik Poso dan Ambon. Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuan penting dengan para pelaku sejarah perdamaian Malino I dan Malino II di Jakarta, Selasa (21/4).
Dalam pertemuan tersebut, Jusuf Kalla menyebut fakta di lapangan jauh lebih berat dari yang selama ini ia sampaikan ke publik. Ia menegaskan bahwa kesaksiannya didukung langsung oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam konflik saat itu.
“Semua yang saya katakan itu benar. Bahkan kondisi sebenarnya lebih sulit,” ujar JK.
Fakta Lapangan Diakui Pelaku Sejarah
Pernyataan Jusuf Kalla diperkuat oleh pengakuan tokoh agama yang hadir dalam konflik. Mereka berasal dari berbagai pihak, termasuk pemimpin gereja dan tokoh Muslim.
Menurut JK, para pelaku sejarah menyatakan kondisi konflik saat itu memang kompleks dan keras. Ia menilai pernyataan yang tidak berbasis fakta berpotensi menyesatkan publik.
Karena itu, ia meminta Ade Armando tidak menyampaikan opini tanpa dasar kuat.
“Jangan ngomong seenaknya saja,” tegasnya.
Polemik Berawal dari Ceramah UGM
Polemik ini bermula dari ceramah Jusuf Kalla di Universitas Gadjah Mada yang kemudian memicu laporan ke Polda Metro Jaya.
Untuk meluruskan isu, JK mengundang tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam proses damai konflik Poso dan Ambon melalui Deklarasi Malino I dan II.
Dalam forum itu, tokoh dari kalangan Kristen dan Muslim menegaskan bahwa pernyataan JK adalah gambaran sosiologis konflik, bukan bentuk penistaan agama.
Serahkan ke Masyarakat, Bukan Jalur Hukum
Terkait kemungkinan proses hukum, Jusuf Kalla memilih tidak mengambil langkah tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang merasa dirugikan.
Menurutnya, sejumlah pihak dari Maluku, NTT, dan Sulawesi sudah menyatakan keberatan karena merasa pernyataan yang berkembang justru memecah belah.
“Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan saja,” ujarnya.
Pesan Tegas: Jangan Putar Balik Sejarah
Para tokoh yang hadir dalam pertemuan itu juga mengingatkan bahaya memelintir isu lama. Mereka menilai narasi yang tidak akurat dapat memicu konflik baru di masyarakat.
Fokus utama, menurut mereka, adalah menjaga hasil perdamaian yang telah dibangun melalui Deklarasi Malino.
