Deadline – Ekonomi Indonesia dikuasai 10 orang melalui praktik tambang ilegal. Pernyataan ini disampaikan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin. Pemerintah memastikan tidak ada toleransi terhadap perampokan kekayaan alam.
Ekonomi Indonesia dikuasai 10 orang menjadi alasan utama pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Satgas ini bergerak menertibkan perusahaan tambang ilegal di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada wilayah yang dikecualikan.
Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satgas PKH menegaskan penindakan sudah berjalan. Tambang nikel di wilayah barat dan timur Indonesia menjadi contoh awal. Pemerintah menutup dan menindak operasi yang merugikan negara.
Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius pada kebocoran kekayaan alam. Sjafrie menyebut kebocoran ini dinikmati segelintir orang. Aparat negara sebelumnya membiarkan praktik tersebut berlangsung lama.
Sjafrie menyampaikan hal itu saat Retret PWI di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kemenhan. Acara berlangsung di Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 31 Januari 2026. Ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara.
Ekonomi Indonesia dikuasai 10 orang berdasarkan data yang ia terima. Data tersebut menunjukkan adanya pengusaha yang tampil legal di atas kertas. Namun praktik di lapangan justru melanggar hukum dan merugikan negara.
Sjafrie menyebut ancaman utama saat ini berasal dari kedaulatan ekonomi. Negara kehilangan kendali karena permainan tambang ilegal dan penyelundupan. Kondisi ini menggerus kekuatan politik dan wilayah.
Ia menyinggung maraknya penyelundupan timah, sawit, dan hasil tambang pada era reformasi. Praktik ini menyebabkan kebocoran anggaran negara. Nilainya mencapai Rp5.770 triliun.
Sjafrie memastikan era Presiden Prabowo tidak memberi ruang pada praktik tersebut. Negara akan hadir dan bertindak tegas. Pemerintah tidak membiarkan keserakahan mengalahkan hukum.
Ia mengajak insan pers, khususnya PWI, ikut membela negara. Peran pers dinilai penting untuk mengawal ancaman ekonomi dari dalam negeri. Menurutnya, kedaulatan negara harus dijaga bersama.
