Deadline – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyoroti masih kuatnya ego sektoral di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. AHY menilai kondisi tersebut membuat koordinasi pembangunan antarkementerian dan lembaga belum berjalan maksimal.
Pernyataan itu disampaikan AHY saat membuka Musyawarah Nasional Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara di Senayan, Jakarta, Sabtu 23 Mei 2026. Dalam forum tersebut, AHY mengkritik adanya sekat atau barriers di birokrasi pemerintahan.
Menurut AHY, banyak institusi merasa memiliki peran paling penting sehingga muncul persaingan dalam memperebutkan anggaran negara. Ia menyebut pola pikir seperti itu justru menghambat tujuan pembangunan nasional.
“Yang paling sering itu ego. Enggak ada yang salah, tapi ‘pokoknya gue dulu. Gue lebih penting. Gue harus lebih banyak anggarannya’. Padahal, tujuannya sama,” kata AHY.
AHY menegaskan pemerintahan membutuhkan kerja sama lintas sektor agar pembangunan berjalan efektif. Ia mengaitkan hal itu dengan tema Munas Ikastara ke-11, yakni “Connect, Collaborate and Lead the Change”.
Menurut Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono itu, koneksi dan kolaborasi harus melibatkan kementerian, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, media, hingga komunitas. Semua pihak dinilai harus bergerak dalam arah yang sama.
AHY mengatakan ego sektoral membuat pembangunan tidak terintegrasi. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur yang tidak saling terhubung akibat minim koordinasi antarinstansi.
Ia menyebut pembangunan bandara besar tidak akan optimal jika akses menuju lokasi masih terbatas. Menurutnya, bandara bisa sepi pengguna apabila konektivitas pendukung tidak dipersiapkan dengan baik.
Selain itu, AHY juga menyinggung pengembangan sektor pariwisata. Ia menilai kawasan wisata akan sulit berkembang apabila akses transportasi menuju lokasi tidak memadai.
AHY menekankan pentingnya koordinasi dalam pengambilan kebijakan agar pemerintah mampu memberikan kepastian kepada investor. Menurut dia, investor membutuhkan kejelasan sistem dan sinkronisasi antarlembaga sebelum masuk ke Indonesia.
“Investor kalau datang ingin kejelasan. Nah, sebelum kita jelas di-link dengan negara-negara lain, kita harus jelas di dalam negeri sendiri dulu,” tegas AHY.
Dalam kesempatan itu, AHY juga menceritakan pengalamannya saat mengantisipasi dampak El Nino terhadap ketahanan pangan nasional. Ia mengaku sempat berkomunikasi langsung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk mendapatkan informasi soal potensi kekeringan.
Informasi tersebut, kata AHY, dipakai pemerintah untuk menentukan langkah strategis terkait pengelolaan bendungan, irigasi, hingga Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC.
AHY menyebut koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting agar pemerintah bisa bergerak cepat menghadapi ancaman gagal panen dan kekeringan berkepanjangan.
