Deadline – Mahfud MD memberikan penilaian kritis terhadap kondisi hukum dan demokrasi di Indonesia. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu mengaku tingkat optimismenya terhadap situasi nasional saat ini berada di bawah angka enam dalam skala 0 sampai 10.
Dalam perbincangan di podcast Refly Harun pada Sabtu, 6 Juni 2026, Mahfud MD menyebut beberapa aspek bahkan hanya layak memperoleh nilai lima. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan pemerintah.
Mahfud MD menilai sektor ekonomi masih menunjukkan capaian yang relatif lebih baik dibanding bidang lain. Namun, penegakan hukum dan demokrasi justru menjadi dua sektor yang menurutnya mengalami kemunduran.
Ia mengatakan kebijakan ekonomi masih dapat dinilai di atas angka enam. Sebaliknya, kualitas penegakan hukum dan proses demokratisasi dinilai belum memuaskan karena masih berada di bawah angka tersebut.
Menurut Mahfud MD , kondisi saat ini memang belum mencapai tingkat yang fatal. Namun ia melihat arah perkembangannya cenderung bergerak menurun apabila tidak disertai perubahan kebijakan yang signifikan.
Penegakan Hukum Dinilai Belum Menyentuh Korupsi Besar
Penegakan hukum menjadi salah satu sorotan utama Mahfud MD . Ia menilai aparat penegak hukum belum fokus menyasar kasus-kasus korupsi besar yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, banyak perkara yang ditangani justru merupakan kasus yang relatif lebih mudah dibanding membongkar jaringan korupsi besar yang berdampak luas terhadap negara dan masyarakat.
Mahfud MD menilai kondisi tersebut terjadi karena aparat kerap dibebani target pengembalian kerugian negara. Akibatnya, penanganan perkara lebih diarahkan pada kasus yang mudah diselesaikan daripada mengejar aktor utama yang berada di balik tindak korupsi besar.
Ia juga mengkritik sejumlah kasus yang ramai diberitakan pada tahap penyidikan tetapi mengalami perubahan substansi ketika masuk ke persidangan. Menurutnya, dakwaan yang dibacakan di pengadilan dalam beberapa perkara tidak lagi sesuai dengan tuduhan awal yang sebelumnya disampaikan kepada publik.
Kondisi itu dinilai menyebabkan berbagai kasus besar yang seharusnya menjadi perhatian utama justru tidak tersentuh secara maksimal.
Demokrasi Dinilai Mengarah ke Pola Hegemonik
Demokrasi Indonesia juga menjadi perhatian Mahfud. Ia mengaku khawatir karena melihat adanya kecenderungan pola politik yang semakin hegemonik.
Menurut Mahfud, pola yang pernah muncul pada masa pemerintahan sebelumnya kini kembali terlihat. Ia menyoroti fenomena ketika kritik terhadap pemerintah sering direspons dengan pelaporan hukum oleh pihak-pihak tertentu.
Mahfud menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Karena itu, kritik tidak semestinya dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintah.
Ia juga menilai terdapat kecenderungan sebagian pihak yang lebih fokus membungkam suara kritis daripada menjawab substansi persoalan yang disampaikan masyarakat.
Komitmen Antikorupsi Dinilai Belum Terlihat di Lapangan
Pemberantasan korupsi turut menjadi bagian dari kritik Mahfud. Ia menilai komitmen antikorupsi yang sering disampaikan Presiden Prabowo Subianto masih belum sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaan di lapangan.
Menurut Mahfud, masyarakat masih menunggu realisasi konkret dari berbagai pidato dan komitmen politik yang telah disampaikan Presiden terkait pemberantasan korupsi.
Ia berpendapat semangat antikorupsi yang disampaikan pemerintah belum diikuti langkah penegakan hukum yang konsisten terhadap kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik.
Mahfud juga mengaku masih mempercayai Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan Transparency International sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi.
Menurutnya, penurunan skor indeks tersebut mencerminkan persepsi publik yang terbentuk dari kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Ia menilai kasus korupsi masih marak terjadi meskipun terdapat sejumlah penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum.
Dorong Pembenahan Mahkamah Agung
Mahkamah Agung menjadi lembaga yang juga disorot Mahfud MD . Ia menilai pemerintah memiliki ruang politik yang cukup besar untuk melakukan pembenahan sistem hukum apabila terdapat kemauan politik yang kuat.
Menurutnya, masyarakat saat ini menunggu langkah yang lebih konkret dalam memperbaiki lembaga penegak hukum, termasuk Mahkamah Agung yang selama ini dipandang sebagai benteng terakhir pencarian keadilan.
Mahfud MD menegaskan bahwa reformasi sektor hukum merupakan syarat penting untuk memperkuat demokrasi, memberantas korupsi, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Ia menilai keberhasilan pembenahan hukum akan menjadi fondasi utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
