Deadline – Peringatan 28 Tahun Reformasi yang rencananya digelar di Jakarta pada Kamis (21/5) mendadak batal. Panitia menyebut pembatalan itu terjadi setelah pihak lokasi acara mencabut izin penggunaan ruangan secara sepihak.
Panitia kegiatan, Ubedilah Badrun atau yang akrab disapa Kang Ubed, mengatakan acara tersebut sejatinya menjadi ruang refleksi bagi akademisi, mahasiswa, dan kalangan pekerja untuk meninjau kembali perjalanan reformasi sejak 1998.
Menurut Kang Ubed, refleksi itu penting untuk melihat sejauh mana cita-cita reformasi telah berjalan di Indonesia. Beberapa isu yang hendak dibahas antara lain kesejahteraan rakyat, pemberantasan korupsi, demokrasi, otonomi daerah, penghapusan dwifungsi ABRI, hingga amanat 20 persen APBN untuk pendidikan.
“Kembali merenung dan refleksi atas peristiwa reformasi 28 tahun lalu itu dan mencermati realitas kondisi Indonesia saat ini,” ujar Kang Ubed melalui layanan pesan pada Jumat (22/5).
Sejumlah tokoh disebut telah menyatakan kesiapan hadir dalam acara tersebut. Mereka di antaranya Sukidi, Otib Satibi, Anthony Budiawan, serta tokoh antikorupsi Abraham Samad.
Panitia sebelumnya sepakat menggunakan Gedung University Training Center (UTC) UNJ atau Hotel Naraya, Jakarta, sebagai lokasi kegiatan. Kang Ubed menjelaskan panitia bahkan telah menerima surat konfirmasi penggunaan ruangan pada Rabu (19/5).
Ia mengatakan biaya sewa ruangan juga sudah dibayarkan sesuai kesepakatan dengan pihak pengelola lokasi.
Namun situasi berubah pada hari pelaksanaan. Pihak Naraya mengirim surat pembatalan izin penggunaan ruangan kepada panitia tanpa penjelasan rinci.
Menurut Kang Ubed, surat tersebut hanya menyebut pembatalan dilakukan karena “alasan satu dan lain hal”.
Ia juga mengungkap bahwa perwakilan Naraya sempat menyampaikan melalui sambungan telepon bahwa pembatalan terjadi setelah ada telepon dari pihak lain. Namun identitas pihak tersebut tidak dijelaskan kepada panitia.
Peristiwa ini membuat panitia mempertanyakan adanya campur tangan pihak tertentu dalam pembatalan acara peringatan reformasi tersebut.
“Kami menyesalkan pembatalan sepihak ini. Tentu ini tanda pembungkaman dan makin merusak demokrasi di Indonesia,” kata Kang Ubed.
