Deadline – Kemiskinan dipelihara negara menjadi isu yang terus memicu perdebatan publik. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, angka kemiskinan tidak kunjung turun signifikan. Bahkan, dalam beberapa kasus, kondisi ini tampak stagnan atau memburuk. Pertanyaannya, apakah kemiskinan memang gagal diatasi, atau justru dimanfaatkan sebagai alat kepentingan politik?
Kemiskinan dipelihara negara bukan sekadar opini tanpa dasar. Dalam konteks Indonesia, negara secara konstitusional memang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya, penanganan kemiskinan adalah kewajiban hukum yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah.
Namun dalam praktiknya, kebijakan yang diambil sering kali bersifat jangka pendek. Bantuan sosial atau bansos menjadi solusi instan yang terus digunakan, terutama menjelang momentum politik seperti pemilu. Sejak 2022 hingga 2024, anggaran bansos meningkat signifikan, menunjukkan adanya ketergantungan pada pendekatan ini dibandingkan solusi struktural jangka panjang.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat, program bantuan sosial sudah berlangsung lama. Penelitian Oscar Lewis melalui konsep “budaya kemiskinan” menjelaskan bahwa kemiskinan yang dikelola secara terus-menerus dapat berubah menjadi pola hidup yang diwariskan antar generasi. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bisa menjadi fenomena sosial yang sistemik.
Kemiskinan dipelihara negara juga berkaitan erat dengan kepentingan politik. Penelitian Andreas P. Kyriacou (2023) menunjukkan adanya pola hubungan patron-klien antara pemerintah dan rakyat miskin. Dalam hubungan ini, bantuan sosial menjadi “imbalan” atas dukungan politik yang diberikan masyarakat kepada penguasa.
Kondisi ini diperkuat oleh pandangan ilmuwan politik James C. Scott yang menyatakan bahwa masyarakat miskin cenderung menerima bantuan jangka pendek, seperti uang atau pekerjaan, sebagai imbalan atas dukungan politik. Hal ini terjadi karena kebutuhan mendesak membuat mereka lebih fokus pada solusi instan dibandingkan perencanaan jangka panjang.
Data empiris juga mendukung fenomena ini. Penelitian di India menunjukkan bahwa pemilih berpenghasilan rendah lebih sering menjadi target distribusi bantuan kampanye dibandingkan kelompok ekonomi atas. Sementara itu, studi di Argentina menemukan bahwa sebagian besar dana kampanye justru dialokasikan kepada kelompok pemilih termiskin.
Kemiskinan dipelihara negara juga terlihat dalam bentuk program bantuan yang bersyarat secara tidak langsung. Kasus di Argentina pada awal 2000-an melalui program Plan Jefes y Jefas de Hogar menunjukkan bagaimana bantuan sosial dapat digunakan sebagai alat kampanye politik. Program tersebut menjanjikan bantuan kepada pengangguran, namun implementasinya dikaitkan dengan dukungan politik dalam pemilu.
Di sisi lain, upaya pengentasan kemiskinan sering kali tidak berjalan efektif karena adanya penyimpangan anggaran. Di Indonesia, laporan tahun 2023 mengungkap bahwa sebagian besar dana pengentasan kemiskinan justru terserap untuk kegiatan birokrasi seperti perjalanan dinas dan rapat, bukan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ironisnya, daerah yang kaya sumber daya alam justru sering menjadi kantong kemiskinan. Halmahera, Papua, dan Kutai Kartanegara adalah contoh nyata. Kekayaan daerah tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena akses terhadap sumber daya tidak merata.
Kesimpulannya, kemiskinan dipelihara negara tidak selalu berarti disengaja secara eksplisit. Namun, pola kebijakan, kepentingan politik, dan kelemahan sistem sering kali menciptakan kondisi di mana kemiskinan tetap bertahan. Ketika kemiskinan menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan, maka motivasi untuk menghapusnya secara total bisa melemah.
Solusi nyata membutuhkan perubahan pendekatan. Tidak cukup hanya dengan bansos, tetapi juga reformasi struktural seperti peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan transparansi anggaran. Tanpa itu, kemiskinan akan terus menjadi lingkaran yang sulit diputus.
