Deadline – MBG atau program Makan Bergizi Gratis kembali menjadi sorotan setelah studi terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkap fakta mencolok: program mahal ini dinilai tidak menjangkau warga yang paling membutuhkan.
MBG disebut tidak efektif karena distribusi fasilitasnya tidak sejalan dengan tingkat kemiskinan. Peneliti Celios, Isnawati Hidayah, menyebut daerah dengan persentase penduduk miskin tinggi justru memiliki jumlah dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang lebih sedikit.
Temuan ini didasarkan pada analisis perbandingan antara tingkat kemiskinan dan ketersediaan dapur MBG. Hasilnya menunjukkan ketimpangan distribusi yang signifikan. Alih-alih menjangkau kelompok rentan, program ini justru kurang hadir di wilayah yang paling membutuhkan.
MBG juga dinilai mengabaikan kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Padahal, wilayah tersebut dikenal memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan akses terbatas terhadap layanan dasar. Fakta bahwa jumlah dapur MBG di wilayah ini minim memperkuat indikasi salah sasaran.
Menurut Isnawati, kondisi ini menjadi bukti bahwa distribusi program tidak berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dampaknya, efektivitas program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini dipertanyakan, terlebih dengan anggaran yang mencapai Rp335 triliun pada tahun 2026.
MBG tetap berjalan dengan anggaran besar meski kondisi fiskal negara sedang tertekan. Program ini tidak banyak terdampak efisiensi di tengah defisit APBN, serta tetap berjalan di tengah ancaman inflasi dan potensi kekeringan panjang akibat fenomena El Nino dan Super El Nino yang berdampak pada sektor pertanian.
Temuan lain yang tak kalah penting adalah adanya kesalahan sasaran penerima atau inclusion error sebesar 34,2 persen pada studi Celios tahun 2025. Artinya, lebih dari sepertiga penerima program bukan berasal dari kelompok yang paling membutuhkan.
MBG juga dikritik dari sisi pengelolaan anggaran. Celios menemukan adanya alokasi dana untuk hal-hal yang dinilai tidak relevan dengan tujuan utama program, seperti penggunaan event organizer, pengadaan tablet, kaos kaki, hingga sepeda motor listrik.
Isnawati menilai, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola anggaran publik. Alih-alih fokus pada perbaikan gizi anak, program ini justru menunjukkan indikasi pemborosan dan ketidaktepatan prioritas.
Untuk itu, Celios merekomendasikan penghentian sementara ekspansi SPPG. Evaluasi menyeluruh dinilai penting, mulai dari desain program, distribusi, hingga implementasi di lapangan.
Selain itu, audit independen juga diperlukan untuk memastikan transparansi, terutama dalam distribusi dapur MBG, proses pengadaan barang dan jasa, serta potensi penggelembungan anggaran.
Celios juga menekankan pentingnya perbaikan sistem pengawasan. Salah satu usulan utama adalah penerapan sistem pemantauan real-time yang terbuka untuk publik, sehingga distribusi bantuan dan penggunaan anggaran dapat diawasi secara langsung.
Lebih jauh, evaluasi program diharapkan tidak hanya berfokus pada jumlah fasilitas yang dibangun (output), tetapi juga pada dampak nyata (outcome), seperti perbaikan status gizi dan penurunan angka stunting.
