Deadline – Program BPJS gratis kembali jadi sorotan. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkap fakta mengejutkan. Puluhan juta peserta bantuan iuran ternyata tidak tepat sasaran.
Temuan ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu (15/4). Pemerintah menemukan bahwa sebagian penerima bantuan (BPJS Gratis) justru berasal dari kelompok masyarakat kaya.
Budi menyebut, iuran yang dibayarkan pemerintah tidak sepenuhnya dinikmati oleh 50 persen penduduk termiskin. Sebaliknya, ada peserta dari kelompok 10 persen terkaya yang ikut menerima subsidi.
Data ini bukan asumsi. Angka tersebut berasal dari integrasi data lintas kementerian yang dipimpin Badan Pusat Statistik. Proses ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan.
Hasilnya jelas. Dari sekitar 96 juta peserta PBI BPJS Kesehatan, ditemukan sekitar 47 ribu peserta tidak sesuai kriteria. Pada segmen peserta bukan penerima upah pemerintah daerah (PBUPD), jumlah yang bermasalah jauh lebih besar, mencapai sekitar 35 juta orang.
Masalah juga muncul di kategori peserta PBU badan penyelenggara kelas 3. Sekitar 11 juta peserta dalam kelompok ini dinilai tidak tepat sasaran berdasarkan pemadanan data terbaru.
Jika dijumlah, angkanya signifikan. Dari total sekitar 159 juta peserta yang dianalisis, puluhan juta di antaranya tidak memenuhi kriteria penerima bantuan.
Di sisi lain, ketimpangan juga terjadi pada kelompok yang seharusnya berhak. Budi menyebut masih ada masyarakat di desil 5 yang belum masuk dalam skema PBI. Artinya, ada warga yang layak dibantu tetapi belum menerima.
Situasi ini menunjukkan distribusi bantuan belum merata. Kelompok kaya masih menikmati subsidi, sementara sebagian kelompok menengah bawah belum tersentuh.
Pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian Kesehatan berencana merapikan data dan melakukan realokasi kuota penerima bantuan. Subsidi akan dialihkan dari peserta yang tidak berhak kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Langkah ini akan mengacu pada data terintegrasi Badan Pusat Statistik. Pemerintah menargetkan distribusi bantuan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.
Perbaikan ini penting. Program Jaminan Kesehatan Nasional dirancang untuk melindungi masyarakat rentan. Tanpa data yang tepat, tujuan itu sulit tercapai.
