Deadline – Narasi efisiensi anggaran yang digencarkan pemerintahan Prabowo Subianto mulai diuji. Pemerintah mengklaim mampu menghemat hingga Rp200 triliun pada akhir Maret. Namun, di waktu yang sama, sejumlah belanja besar tetap berjalan.
Salah satunya pengadaan 21 ribu motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Nilai per unit mencapai Rp42 juta. Selain itu, pemerintah juga menambah subsidi haji sebesar Rp1,7 triliun.
Kombinasi kebijakan ini memunculkan pertanyaan soal konsistensi. Apakah efisiensi benar-benar diterapkan, atau hanya sebatas narasi?
Anggaran Lama Lolos, Pemerintah Janji Stop
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui anggaran motor listrik berasal dari usulan tahun lalu. Proposal itu sudah terlanjur disetujui sebelum kebijakan efisiensi diperketat.
Purbaya memastikan pengajuan serupa tidak akan diloloskan lagi. Ia juga menyebut efisiensi akan dilakukan dalam tiga tahap dengan target penghematan Rp80 triliun.
Namun, langkah ini belum cukup meredakan keraguan publik.
Tekanan APBN Makin Nyata
Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meningkat tahun ini. Pemerintah menahan harga BBM meski harga minyak dunia naik dan nilai tukar rupiah melemah.
Data menunjukkan harga minyak rata-rata sudah di atas US$70 per barel. Sementara rupiah sempat menyentuh Rp17.140 per dolar AS.
Kondisi ini melampaui asumsi dalam APBN 2026.
Purbaya tetap optimistis. Ia menyebut defisit APBN akan terjaga di kisaran 2,9% terhadap Produk Domestik Bruto. Batas maksimal sesuai undang-undang adalah 3%.
Ekonom: Risiko Defisit Tembus 3,5%
Pandangan berbeda datang dari Wijayanto Samirin. Ia menilai defisit berpotensi melewati batas aman.
Menurutnya, penerimaan pajak tidak akan tumbuh signifikan. Restitusi pajak juga menekan pendapatan negara.
Ia menyoroti inkonsistensi efisiensi. Program besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih tetap berjalan dengan anggaran besar.
Selain itu, kebijakan menahan harga BBM memperbesar beban subsidi energi. Risiko tambahan juga datang dari kebutuhan pembiayaan BPJS Kesehatan dan transfer ke daerah.
Wijayanto memperkirakan defisit bisa mendekati 3,5% terhadap PDB.
Pilihan Sulit: Utang atau BBM Naik
Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, melihat ruang fiskal semakin sempit.
Jika harga minyak bertahan di atas US$90 per barel, pemerintah hanya punya dua opsi. Menambah utang atau menaikkan harga BBM.
Di sisi lain, Airlangga Hartarto sempat membuka opsi pelebaran defisit lewat Perppu. Langkah ini pernah diambil saat pandemi Covid-19.
Namun Prabowo menegaskan defisit akan tetap dijaga di bawah 3%. Pengecualian hanya berlaku saat krisis.
Efisiensi Dinilai “Pilih Kasih”
Laporan The Indonesian Institute tahun 2025 menilai efisiensi anggaran tidak berjalan merata.
Belanja nonesensial seperti perjalanan dinas memang dipangkas. Namun, sektor penting seperti pendidikan, riset, dan infrastruktur justru ikut terpotong.
Sebaliknya, anggaran pertahanan dan keamanan meningkat.
Laporan itu juga menemukan tidak ada indikator jelas dalam kebijakan efisiensi. Akibatnya, kebijakan mudah berubah dan rentan dipengaruhi kepentingan elite.
Program besar seperti Makan Bergizi Gratis tetap mendapat alokasi besar meski efektivitasnya belum terukur.
Bank Dunia: Risiko Utang dan Pertumbuhan Turun
Bank Dunia juga memberi catatan. Dalam laporan April 2026, Indonesia dinilai cukup tahan terhadap gejolak global.
Namun, kebijakan menahan harga BBM berisiko meningkatkan defisit dan kebutuhan utang.
Dampaknya jelas. Suku bunga bisa naik, investasi tertekan, dan pertumbuhan melambat.
Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,8% menjadi 4,7%. Angka ini masih jauh dari target pemerintah yang mendekati 6%.
Laporan itu juga menyoroti masalah pendidikan dasar. Banyak anak belum menguasai kemampuan membaca dan berhitung.
Efisiensi atau Sekadar Narasi?
Data menunjukkan tekanan fiskal bukan hanya soal jumlah anggaran. Masalah utama ada pada arah penggunaan.
Tanpa perubahan prioritas, efisiensi berisiko hanya menjadi slogan. Rapi di atas kertas, tetapi tidak tercermin dalam realisasi.
Pemerintah kini dihadapkan pada ujian nyata. Menjaga disiplin anggaran atau mempertahankan program besar yang menyerap dana besar.
