Deadline – Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali memicu polemik nasional. Pemerintah tetap mengucurkan insentif Rp 6 juta per hari kepada dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sedang ditutup sementara akibat masalah sanitasi dan kebersihan.
Kebijakan ini menuai kritik tajam karena ribuan dapur yang tidak beroperasi tetap menerima dana negara setiap hari.
Saat ini tercatat ada 1.720 unit SPPG yang status operasionalnya dihentikan sementara. Penyebab utamanya adalah persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta belum adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Meski tidak memasak dan tidak menyalurkan makanan, pengelola dapur tetap memperoleh dana insentif harian dari pemerintah.
BGN Sebut Insentif untuk Perbaikan dan Pelatihan
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa dana tetap diberikan karena pengelola dapur masih memiliki kewajiban operasional lain yang harus diselesaikan.
Menurut Dadan, dana tersebut dipakai untuk pelatihan karyawan, pembenahan standar operasional, serta persiapan dapur agar bisa kembali beroperasi sesuai aturan.
Ia menilai skema tersebut lebih hemat dibanding pemerintah harus membangun seluruh fasilitas dapur MBG dari awal.
Dadan juga menyebut insentif itu sebagai bentuk penghargaan negara kepada yayasan dan pihak swasta yang ikut mempercepat pembangunan dapur MBG di berbagai daerah.
Pemberian insentif tersebut telah diatur dalam Petunjuk Teknis Tata Kelola Program MBG Tahun Anggaran 2026 yang diterbitkan BGN.
Tidak Semua Dapur Bermasalah Tetap Dibayar
BGN menegaskan tidak semua dapur bermasalah otomatis menerima insentif.
Jika pelanggaran terjadi karena kelalaian berat, penggunaan bahan makanan tidak segar, fasilitas tidak layak, hingga praktik monopoli pemasok dan permainan harga, maka pembayaran langsung dihentikan.
Insentif juga tidak diberikan kepada dapur yang berhenti permanen atau sedang melakukan renovasi besar yang membuat fungsi dapur terhenti total.
Namun, jika masalah dianggap masih bersifat teknis dan bisa diperbaiki, seperti kesalahan prosedur operasional saat memasak, maka insentif tetap bisa dicairkan meski dapur berstatus suspend.
DPR Soroti Anggaran Rp 6 Juta per Hari
Kebijakan ini langsung mendapat sorotan dari DPR RI.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai pemberian dana kepada dapur yang sedang dihentikan operasionalnya sebagai bentuk pemborosan anggaran negara.
Charles menyebut dana tersebut seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pendidikan maupun peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Politikus PDI-P itu juga menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang selama ini sering disampaikan pemerintah.
Ia mengkritik penggunaan uang negara untuk membiayai unit yang sedang terkena sanksi akibat pelanggaran operasional.
Polemik insentif dapur MBG kini menjadi perhatian publik karena menyangkut penggunaan APBN dalam jumlah besar.
Dengan 1.720 dapur yang sedang disetop sementara, skema insentif Rp 6 juta per hari berpotensi menyedot anggaran sangat besar jika berlangsung lama.
BGN sendiri menjanjikan evaluasi menyeluruh setelah program berjalan selama dua tahun. Evaluasi itu akan menentukan apakah skema insentif benar-benar efektif mempercepat perbaikan dapur MBG atau justru menjadi beban baru bagi keuangan negara.
