Deadline – Gatot Nurmantyo akhirnya buka suara soal penyebab dirinya dicopot dari jabatan Panglima TNI oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Pengakuan ini disampaikan langsung oleh Gatot dalam sebuah acara politik yang digelar di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (3/5/2026).
Gatot Nurmantyo mengungkap bahwa pencopotannya terjadi sebelum masa pensiunnya berakhir. Ia menjabat sebagai Panglima TNI sejak 8 Juli 2015 dan digantikan oleh Hadi Tjahjanto pada 8 Desember 2017. Saat itu, Hadi menjadi satu-satunya calon yang diajukan Presiden.
Dalam pernyataannya, Gatot Nurmantyo menyebut alasan utama pencopotan dirinya berkaitan dengan penolakan terhadap permintaan Presiden terkait promosi perwira tinggi TNI. Ia mengaku diminta menaikkan pangkat seorang perwira menjadi bintang tiga, namun setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, ditemukan rekam jejak yang bermasalah.
“Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa semua proses dilakukan secara profesional dan penuh kehati-hatian. Ia bahkan mengaku sampai kehilangan berat badan karena tekanan dalam mengambil keputusan tersebut,” ujarnya.
Setelah menemukan masalah pada kandidat tersebut, Gatot melaporkan hasilnya kepada Joko Widodo. Menurutnya, Presiden akhirnya membatalkan rencana kenaikan pangkat tersebut.
Namun, keputusan Gatot yang dianggap terlalu selektif dan tidak mengikuti permintaan tersebut diduga menjadi titik balik posisinya. “Akhirnya saya dicopot karena tidak menuruti permintaan,” ungkap Gatot secara terbuka.
Dalam kesempatan itu, Gatot Nurmantyo juga menyoroti pentingnya integritas dalam kepemimpinan, khususnya di tubuh TNI. Ia menegaskan bahwa institusi militer sangat bergantung pada kualitas pemimpinnya.
“Kalau pemimpin TNI tidak berintegritas, itu sangat berbahaya bagi negara,” tegasnya.
Selain itu, Gatot Nurmantyo juga menyinggung faktor utama kemajuan Indonesia. Ia menyebut bahwa politik yang sehat dan institusi yang kuat menjadi kunci utama, disertai pemberantasan korupsi yang konsisten.
Menurutnya, komposisi kemajuan negara terdiri dari 70 persen politik, 20 persen ekonomi, dan 10 persen faktor keberuntungan, dengan syarat utama adanya pemimpin yang bersih dan tidak memiliki beban kepentingan.
Pernyataan ini langsung menarik perhatian publik karena menyentuh dinamika hubungan antara pemimpin sipil dan militer di Indonesia. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Joko Widodo terkait klaim tersebut.
