Deadline – Pernyataan Amien Rais mencurigai soal hubungan Presiden Prabowo dengan Seskab Teddy Indra Wijaya langsung dibantah pemerintah, setelah video berdurasi 8 menit beredar di media sosial.
Video Amien Rais tersebut memuat tudingan soal kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Narasi Amien Rais dalam video tersebut ditegaskan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai informasi tidak benar. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan isi video mengandung fitnah, ujaran kebencian, dan serangan personal terhadap kepala negara.
Pemerintah menyebut narasi dalam video tidak memiliki dasar fakta. Konten tersebut dinilai sebagai upaya merendahkan martabat presiden dan memicu kegaduhan publik. Dampaknya dinilai berpotensi memecah belah masyarakat.
Video itu sebelumnya diunggah Amien Rais melalui kanal YouTube pribadinya pada 30 April 2026. Dalam video tersebut, Amien menuding hubungan Prabowo dan Teddy melampaui batas profesional. Ia juga menyarankan presiden mengambil sikap tegas.
Pemerintah merespons keras. Komdigi menegaskan ruang digital harus menjadi tempat adu gagasan, bukan sarana serangan pribadi. Narasi yang menyerang kehormatan individu dinilai melanggar etika publik.
Selain klarifikasi, pemerintah juga menyiapkan langkah hukum. Penyebaran konten hoaks disebut melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 27A dan Pasal 28 ayat 2. Sanksi dapat dikenakan kepada pembuat dan penyebar yang terbukti terlibat.
Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyampaikan keprihatinan. Ia menilai tudingan terhadap Teddy sebagai kekeliruan serius karena bersumber dari konten yang tidak tervalidasi.
Qodari menjelaskan dugaan awal berasal dari video lagu berjudul Aku Bukan Teddy. Konten itu menggunakan kolase gambar tokoh publik. Namun, isi video tidak mencerminkan fakta. Bahkan pada akun asli, terdapat penjelasan bahwa video tersebut bukan representasi kejadian nyata.
Menurut Qodari, kasus ini menunjukkan bahaya disinformasi di era teknologi kecerdasan buatan. Manipulasi visual dapat terlihat meyakinkan dan mudah menyesatkan. Ia menilai siapa pun bisa terjebak jika tidak melakukan verifikasi.
Pemerintah kembali mengingatkan pentingnya literasi digital. Informasi harus dicek sebelum dibagikan. Tokoh publik dinilai memiliki tanggung jawab lebih besar karena pengaruhnya luas di masyarakat.
Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana konten digital dapat memicu polemik nasional dalam waktu singkat. Pemerintah menegaskan komitmen menjaga ruang digital tetap aman, sehat, dan berbasis fakta.
