Deadline – Gerindra Kaltim bereaksi keras atas pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Polemik muncul setelah Rudy membandingkan penunjukan adiknya, Hijrah Mas’ud, dengan peran Hashim Djojohadikusumo di lingkar Presiden RI.
Gerindra Kaltim menilai perbandingan itu tidak tepat dan berpotensi menyesatkan publik. Kritik datang dari anggota DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, yang menyebut posisi Hijrah tidak bisa disamakan dengan Hashim.
Afif menjelaskan, Hijrah Mas’ud masuk dalam struktur resmi pemerintahan daerah melalui Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP). Ia juga menerima gaji dari negara. Sementara itu, Hashim tidak berada dalam struktur pemerintahan.
“Hijrah dipilih gubernur dan digaji negara. Jangan menjadikan presiden sebagai pembenaran,” kata Afif dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).
Gerindra Kaltim juga menyoroti soal urgensi jabatan tersebut. Afif menilai tidak ada kebutuhan mendesak untuk melibatkan keluarga dalam struktur resmi. Ia menegaskan fungsi representatif sudah ada pada wakil gubernur dan sekretaris daerah.
“Kalau gubernur berhalangan, ada wakil gubernur dan sekda. Tidak perlu diwakili keluarga,” ujarnya.
Pernyataan Rudy sebelumnya menyebut penunjukan Hijrah sebagai hal wajar karena merupakan hak prerogatif gubernur. Ia mengaitkan langkah itu dengan Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan adiknya, Hashim Djojohadikusumo.
Gerindra Kaltim menilai logika tersebut tidak sebanding. Bendahara DPD Partai Gerindra Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyebut perbandingan itu tidak apple to apple dan kurang etis.
“Tidak apple to apple jika dibandingkan dengan Presiden. Beliau adalah simbol negara,” kata Sabaruddin.
Afif bahkan meminta langkah tegas dari Rudy Mas’ud. Ia mendesak gubernur mencabut pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
“Saya meminta gubernur mencabut pernyataan tersebut dan meminta maaf secara terbuka,” tegasnya.
Saat ini, Hijrah Mas’ud menjabat sebagai Wakil Ketua TAGUPP. Rudy sebelumnya menyebut kehadiran adiknya diperlukan untuk membantu menangani sejumlah urusan tertentu di lingkungan pemerintahan daerah.
Kontroversi ini menyorot praktik penunjukan dalam struktur pemerintahan daerah. Perdebatan fokus pada batas kewenangan, etika jabatan publik, dan penggunaan perbandingan dengan figur nasional.
