Deadline – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul kritik dari kalangan mahasiswa terkait pelaksanaannya di sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu dinilai mengalami berbagai persoalan di lapangan hingga berujung pemborosan anggaran negara.
Kritik tersebut disampaikan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat saat menggelar aksi demonstrasi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juni. Dalam aksi itu, massa membawa tiga salib merah bergambar presiden dan wakil presiden sebagai simbol protes terhadap pelaksanaan program MBG.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Yohanes Jonianus Taek, mengungkapkan temuan yang diperolehnya terkait kondisi pelaksanaan MBG di wilayah 3T, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, makanan yang disalurkan kepada siswa kerap tiba dalam kondisi tidak layak konsumsi.
MBG di NTT, kata Yohanes, bahkan disebut berakhir menjadi pakan ternak karena makanan yang diterima siswa sudah basi. Ia mengaku mengetahui langsung kondisi tersebut setelah berinteraksi dan mewawancarai masyarakat setempat.
Menurut Yohanes, gagasan MBG memang memiliki tujuan yang baik, namun pelaksanaannya di lapangan dinilai tidak realistis dan tidak tepat sasaran. Ia menyebut banyak siswa memilih tidak mengonsumsi makanan yang dibagikan karena kualitasnya sudah menurun saat sampai ke sekolah.
Selain persoalan makanan basi, Yohanes juga menyoroti adanya laporan mengenai kasus keracunan massal yang diduga berkaitan dengan buruknya tata kelola dapur penyedia makanan. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program.
PMKRI menilai program yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam jumlah besar seharusnya dijalankan dengan sistem pengawasan yang ketat. Namun, berbagai persoalan yang muncul di lapangan dinilai menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola dan pengawasan pelaksanaan program.
Dalam aksi tersebut, PMKRI Jakarta Pusat mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap MBG. Organisasi mahasiswa itu menilai program populis yang tidak didukung perencanaan dan pelaksanaan yang matang berpotensi menjadi beban bagi keuangan negara.
Selain MBG, mereka juga menyinggung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi dari pemerintah. Menurut mereka, berbagai program yang menggunakan dana negara harus dipastikan berjalan efektif dan tepat sasaran.
PMKRI meminta pemerintah segera membenahi mekanisme pelaksanaan, meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, serta memastikan standar kelayakan makanan diterapkan secara merata di seluruh daerah. Mereka bahkan mendorong penghentian sementara program apabila perbaikan mendasar belum dapat dilakukan secara struktural.
Desakan evaluasi tersebut muncul sebagai bentuk tuntutan agar anggaran negara yang besar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak berakhir menjadi program yang dinilai gagal mencapai tujuan utamanya.
